Untuk Lindungi KPK, Presiden Bisa Terbitkan Perppu

Jakarta, Sayangi.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman mengatakan, jika Abraham Samad dan Bambang Widjojanto resmi dinonaktifkan karena telah menjadi tersangka, maka kemungkinan besar akan terjadi kekosongan pimpinan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Benny, salah satu solusi mengisi kekosongan itu adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang kewenangannya di tangan presiden.

“KPK harus diselamatkan dan mekanisme untuk menyelamatkan KPK ini ada di UU KPK, silakan presiden menggunakan kewenangannya,” ujar Benny di gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).

Perppu dikeluarkan jika pimpinan KPK terlibat kasus hukum. Seperti pernah dilakukan SBY pada 2009. Saat itu tiga dari lima pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga ditunjuk pelaksana tugas sementara sampai ada kejelasan status hukum bagi pimpinan KPK yang jadi tersangka.

“Manakala pimpinan KPK terlibat kasus hukum dan ditetapkan terlibat, maka presiden mempunyai kewenangan perppu,” pungkasnya.

Sebelumnya polisi menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka kasus menghadirkan saksi palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Bareskrim Mabes Polri juga telah menetapkan Ketua KPK Abraham Samad sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen.