Karyono: Ada Aroma Kompromi di Balik Penunjukan Tiga Plt. Komisioner KPK

Jakarta, Sayangi.com – Sikap Presiden Jokowi menunjuk Komjen Badrodin Haiti sebagai calon kapolri baru dan sekaligus menunjuk tiga pelaksana tugas Komisioner KPK dinilai sebagai jalan tengah. Langkah itu dimungkinkan bisa menjadi jembatan untuk meredakan kekisruhan antara Polri dan KPK. 

 
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo. Menurutnya, dari sisi publik, keputusan presiden menunjuk calon kapolri baru telah mendapat respon positif, karena memang itu yang diharapkan sebagian besar masyarakat. Begitu pun dengan penunjukan tiga Plt Komisoner KPK dalam persepsi publik telah dimaknai sebagai upaya presiden untuk menyelamatkan institusi KPK.
 
“Menurut saya, langkah itu merupakan jalan tengah untuk menyelesaikan kisruh antara KPK versus Polri. Meskipun dalam pengamatan saya ada aroma kompromi dalam pengertian positif di balik keputusan tersebut,” kata Karyono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/2/2015).
 
Nuansa kompromi tersebut kata dia, bisa dilihat dari latar belakang tiga orang Plt Komisioner KPK, seperti Taufiqurrahman Ruki yang notabene merupakan mantan Ketua KPK yang berasal dari unsur Polri.
 
“Pun Sosok Johan Budi yang berasal dari internal KPK saat ini yang dalam pandangan saya adalah figur yang lebih low profile dan moderat, sehingga dinilai bisa membangun hubungan yang baik dengan institusi Polri dan juga institusi penegak hukum yang lain,” jelasnya.
 
Sedangkan Sosok Indriato Seno Aji jelas dia, merupakan figur yang berasal dari kalangan akedemisi. Ia merupakan guru besar yang memahami masalah hukum, sehingga sosok Seno Aji dinilai mampu menjaga netralitas lembaga KPK.  
 
Namun demikian, keputusan presiden tersebut menurutnya, ibarat baru membuat jembatan penyeberangan untuk mengakhiri kisruh KPK-Polri. Oleh karenanya, ia berharap jembatan yang tengah dibangun bisa menjadi sarana untuk mencapai tujuan, yakni tegaknya supremasi hukum di negeri ini.
 
“Akan tetapi, bisa juga jembatan yang tengah dibangun ini goyah bahkan roboh diterpa oleh gempa politik dari Senayan. Apabila langkah presiden menunjuk calon kapolri baru ditolak DPR di parlemen, mengingat, konstelasi politik di DPR sebelumnya telah menghendaki presiden tetap harus melantik Komjen Pol BG sebagai Kapolri karena sudah diputuskan di paripurna,” jelas dia. 
 
Bisa jadi juga kata Karyono, DPR menggunakan hak angket atau interpelasi untuk meminta presiden menjelaskan alasan mengapa tidak melantik BG. Tidak hanya itu, menurut Karyono, tantangan lainnya dari sikap Jokowi ini adalah bisa menimbulkan potensi terganggunya hubungan Jokowi dengan PDIP yang notabene pendukung utama presiden Jokowi. Sebab, seperti diketahui, PDIP tetap menginginkan Budi Gunawan sebagai Kapolri. 
 
“Namun, dalam situasi seperti ini, mungkin sikap PDIP bisa saja berubah, yaitu bisa memahami sikap Presiden Jokowi. Sebab, jika masih “ngotot” mendukung BG, maka dari aspek image politik, bisa merugikan PDIP sendiri. Jika berfikir ke depan dalam jangka panjang, maka PDIP bisa saja legowo mendukung keputusan Presiden Jokowi.”
 
Hal ini kata dia, merupakan tantangan bagi Presiden Jokowi. Apakah Jokowi mampu meredam gempa politik dari parlemen atau sebaliknya.
 
“Kita tunggu saja bagaimana reaksi dari fraksi-fraksi di DPR,” jelas Karyono.