Sebut Sebagai Raja Delay, Komisi V DPR Minta Izin Lion Air Dicabut

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Komisi V DPR, Nizar Zahro meminta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memberi sanksi tegas kepada maskapai Lion Air. Bahkan, jika diperlukan sekalian saja izin terbang Lion Air dicabut. Pasalnya, dalam dunia penerbangan, Lion Air kerap terjadi delay sehingga merugikan masyarakat. Bahkan kali ini Lion Air delay sampai tiga hari sejak Rabu (18/2) lalu.
“Saya atas nama anggota Komisi V meminta Kemenhub untuk memberikan teguran ke Lion Air dan kalau memang sesuai Undang Undang dicabut saja izinnya karena Lion ini maskapai raja delay,” kata Nizar Zahro, Jumat (20/2).

Politikus Gerindra ini mengatakan, Komisi V akan meminta Kementerian Perhubungan melakukan audit terhadap maskapai Lion Air. Mereka tidak takut meskipun Lion Air dimiliki oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rusdi Kirana.

“Saya akan minta Kemenhub melakukan audit kepada semua aturan yang melanggar Undang Undang walaupun pemiliknya adalah anggota Wantimpres (Rusdi Kirana),” terang pembina Himpunan Generasi Muda Madura itu.

Mantan Kepala Desa di Bangkalan itu melanjutkan, solusi terbaik untuk Lion Air adalah membatalkan semua jadwal penerbangannya sampai penyebab delay diketahui dan mampu ditanggulangi. Jika Lion Air tetap memaksakan maka akan terjadi penumpukan penumpang di bandara lain.

“Lebih baik menurut saya manajemen Lion Air membatalkan semua penerbangannya. Biar tidak delay berkepanjangan,” pungkas dia.