Menag Usul Biaya Haji Tahun 2015 Turun

Foto: Sayangi.com/Dok

Jakarta,Sayangi.Com– Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Kemenag sudah mengusulkan kepada DPR agar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1436 H/2015 M turun dari tahun sebelumnya.

Menurut Menag, BPIH untuk 12 embarkasi berbeda-beda, tapi untuk tahun lalu rata-rata 3.219 dolar AS. “Tahun ini kita usulkan 3.193 dolar AS, turun dari tahun lalu karena harga bahan bakar kan turun,” kata Lukman seperti dilansir di laman kemenag.go.id, Sabtu (21/2).

Menag berharap nilai tukar rupiah bisa menguat menjelang pelaksanaan haji sehingga beban jamaah tidak terlalu besar.

Terkait DPR yang sedang memasuki masa reses, Menag mengaku sedang menjalin komunikasi dengan ketua komisi dan ketua panja BPIH tentang kemungkinan dilanjutkannya pembahasan BPIH sehingga bisa lebih cepat.

“Kalau ternyata tidak bisa karena setiap anggota dewan sedang kembali ke daerah pemilihannya masing-masing, ya target kita bulan April ini sudah bisa diselesaikan,” ujarnya.

Investasi Dana Haji

Terkait investasi dana haji, Menag menyatakan bahwa sesuai UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH), investasi itu minimal harus didasarkan pada tiga hal. Yakni berprinsip syariah, harus prudent atau penuh kehati-hatian dan bisa dipertanggung jawabkan, serta tidak boleh digunakan seluruhnya.

“Minimal ada dua kali dari jumlah biaya haji setiap tahun itu tidak diinvestasikan,” kata Lukman.

Menurutnya, proses investasi dana haji nantinya akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang terdiri dari dewan pelaksana dan dewan pengawas.

Pembentukan BPKH, katanya, saat ini sedang dipersiapkan sesuai dengan amanat UU PKH yang menyatakan bahwa selambat-lambatnya 1 tahun setelah diundangkan, BPKH harus sudah terbentuk.

Seperti diketahui, UU tentang Pengelolaan Keuangan Haji disahkan pada September 2014, sehingga BPKH harus sudah terbentuk pada September 2015.

Menurut Lukman, saat ini sedang disiapkan sejumlah peraturan perundang-undangan terkait pembentukan BPKH.

“Target kita sekitar bulan Juni atau Juli. Pokoknya sebelum September badan ini sudah berdiri, sudah jelas siapa dewan pelaksananya, siapa dewan pengawasnya,” katanya.