Anggota Komisi V DPR RI Soroti Fungsi BPWS

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro mempertanyakan fungsi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Pasalnya, sejak jembatan Suramadu dibangun pada tahun 2009, BPWS diberi mandat oleh presiden untuk membebaskan lahan 600 hektar di Surabaya dan 600 hektar di Madura. Tetapi sampai hari ini belum bisa dilakukan. Padahal, kata Nizar, BPWS mendapat anggaran sebesar Rp 260 Miliar dan alokasi anggaran sebagian besar adalah untuk membebaskan lahan-lahan tersebut.

“Tapi yang dilakukan BPWS malah membangun cluster-cluster di luar wilayah Suramadu seperti di Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Mestinya dibangun di sekitar wilayah suramadu di Madura tapi malah di lempar ke kabupaten lain, ini ada apa ?” kata Nizar saat dihubungi sayangi.com disela-sela reses di dapilnya, Senin (23/2).

Sampai saat ini, kata Nizar, infrastruktur di wilayah sisi Suramadu belum dibangun. Nizar mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki hal ini. Apakah fungsi BPWS hanya menghabiskan anggaran atau ada fungsi lainnya.

“Kita masih menunggu laporan dari BPK, apakah ada pelanggaran atau tidak. Dan kita akan mengundang kepala BPWS Mohammad Irian,” kata Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jatim itu.

Diungkapkannya, pembangunan Jembatan Suramadu menghabiskan dana 6,1 triliun. BPWS dibentuk agar bisa mengembangkan pembangunan di daerah Surabaya-Madura. Tetapi diluar anggaran yang disalurkan pemerintah, pendapatan dari pembayaran tol jembatan seharusnya bisa dimanfaatkan.

“Dari asumsi saya dengan 50 ribu kendaraan perhari saja dikali Rp 30 ribu bisa menghasilkan uang 1,5 miliar, kalau 1 bulan sudah menghasilkan 45 mliar, kalau 1 tahun sudah 550 mliar. Nah, 10 tahun itu akan kembali uang 6,1 triliun ini. Sekarang sudah berlangsung 6 tahun, 4 tahun lagi sudah kembali itu investasi yang ditanam pemerintah, sudah dibayarkan sama masyarakat,” ungkapnya.