Sorot APBD DKI, PPJ Akan Pantau Kinerja Seluruh Dinas

Jakarta, Sayangi.com – Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dinilai menjadi penyebab tidak harmonisnya hubungan pemprov DKI Jakarta dengan pihak legislatif, sehingga terjadi polemik APBD DKI 2015. Direktur Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ) Muhlis Ali mengatakan, seharusnya Ahok menciptakan situasi kondusif agar penggunaan APBD DKI Jakarta sesuai dengan perencanaan.

Menurut Muhlis, terganjalnya pengesahan APBD ini merugikan semua pihak. Bahkan karenanya banyak fasilitas publik yang tidak bisa segera diperbaiki, seperti banyaknya jalan berlubang dan rusak parah, tidak berfungsinya drainase sehingga banjir tidak bisa diatasi dan sebagainya sebab dananya belum bisa dicairkan.

“Ini dikarenakan rendahnya resapan APBD DKI,” kata Muhlis kepada Sayangi.com, Senin (23/2).

Oleh karenanya, kata Muhlis, PPJ akan memantau kinerja seluruh dinas yang ada di DKI Jakarta.

“Contohnya Dinas PU, bagaimana pembangunan infrastruktur itu berjalan. Begitu juga Dinas Pertamanan, masih banyak taman-taman kota yang perlu dibenahi, Apakah benar jumlah taman yang dibangun dan tanaman yang ditanam sesuai perencanaan anggaran,” ujarnya.

Muhlis mengatakan, pihaknya saat ini sedang mempelajari APBD 2014 dan mengkaji APBD 2015.

“Kita pantau kinerja masing-masing dinas. Kita juga akan mengaudit apakah APBD DKI sudah terserap sesuai dengan yang dianggarkan,” pungkasnnya.