PPJ: Ahok Pantas Dimakzulkan

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Direktur Pusat Pengkajian Jakarta Muhlis Ali mengatakan, banyak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok  yang tidak pro rakyat.  Bukannya menyejahterakan, Ahok  malah semakin menyengsarakan warga dengan peraturan dan kebijakan yang dikeluarkannya.

“Pelarangan sepeda motor dan  penggusuran adalah contoh bagaimana Ahok itu tidak berpihak kepada rakyat kecil,” kata Muhlis di Jakarta, Selasa (24/2).

Belum lagi, sambung Muhlis, tidak terealisasinya janji-janji Ahok untuk membuat Jakarta menjadi lebih baik. Banjir dan macet menjadi makanan sehari-hari warga Jakarta. Bukannya lebih baik, kata Muhlis, Jakarta malah tambah parah.

“Jakarta dinobatkan sebagai kota termacet di dunia. Apakah ini prestasi Ahok?” tanyanya.

Muhlis juga menyinggung soal arogansi Ahok yang menyebabkan terjadinya polemik APBD DKI Jakarta.  Ia mengatakan, polemik antara legislatif dan eksekutif ini mencuat karena pengiriman APBD DKI Jakarta 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanpa persetujuan dewan.

Menurutnya terganjalnya pengesahan anggaran daerah ini merugikan semua pihak. Bahkan karenanya banyak fasilitas publik yang tidak bisa segera diperbaiki, sebab dananya belum bisa dicairkan.

Termasuk juga tunjangan pegawai Pemprov yang tidak kunjung turun. Jika Ahok masih enggan berdamai, kondisinya akan tetap buntu.

Pada dasarnya Muhlis menjelaskan bahwa Ahok tidak boleh seenaknya menjalankan roda pemerintahan. ia harus mengikuti peraturan yang ada, dengan menyerahkan draft RAPBD yang disetujui DPRD.

“Kok malah mau pakai draft punya dia sendiri, ini kan ngaco,” tambahnya.

Muhlis berpandangan bahwa selama ini Ahok selalu mengajak legislatif berperang. Menurutnya Dewan harus lebih serius menanggapi tantangan Ahok itu. Oleh karenanya, Muhlis menyarankan agar hak angket terus dilanjutkan sampai selesai.

“Karenanya saya menilai, Ahok itu Pantas dimakzulkan,” pungkasnya