Dewan Adat Bangkalan: KPK Melanggar Adat Madura

Jakarta, Sayangi.com – Pemeriksaan maraton yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada sejumlah pejabat, ulama, dan tokoh masyarakat Kabupaten Bangkalan, terkait penahanan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron, menuai reaksi dari Dewan Adat Bangkalan. Gencarnya langkah KPK dianggap ada misi tersembunyi di belakangnya yang berbau politis.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Adat Bangkalan, Jasulin Rahmatullah kepada Sayangi.com di Jakarta, Kamis (26/2). Ia menilai, penyidikan KPK yang terjadi di Bangkalan dari sisi tatanan kehidupan sosial, adat dan budaya mengakibatkan Bangkalan menjadi terusik. Itu dibuktikan dengan adanya aset Bangkalan yang menjadi tolok ukur budaya dan keislaman Bangkalan, Bahkan Madura, yakni bangunan yang ada di makam Syaikhona Cholil Bangkalan, yang akan disita oleh KPK.

Dijelaskan Jasulin, Dewan adat tidak akan menghalangi tugas KPK dalam menangani kasus Fuad Amin Imron karena itu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tapi, sambung Jasulin, tidak seharusnya penegakan hukum merusak tatanan adat dan budaya Islami Bangkalan termasuk seluruh aset adat Budaya Bangkalan yang selama ini dikelola oleh para kyai, tokoh masyarakat, sesepuh dan pemerintah Bangkalan.

“Silakan usut tuntas kasus Fuad Amin, tapi harus pakai etika. Bangkalan menjunjung tinggi asas penghormatan kepada Bheppa’-Bheppu’-Guru-Rato (ayah-ibu-guru-pemimpin). KPK harus menghormati adat dan norma kesopanan Madura. Seharusnya, sebelum KPK melakukan tugas-tugasnya, harus pamit dulu kepada tokoh dan sesepuh Bangkalan. Jangan kemudian ketika Fuad Amin ditahan, tokoh Bangkalan dianggap tidak ada,” ungkap Jasulin, saat dihubungi melalui sambungan ponsel.

Sementara itu, dalam upaya untuk mempertahankan tatanan kehidupan sosial serta budaya dan keislaman Bangkalan, Tokoh Badan Silaturahmi Ulama Kecamatan Labang, Bangkalan, KH Muhammad Soleh mengingatkan KPK tentang adanya upaya sistematis dalam pengkerdilan terhadap budaya Islami dan adat bangkalan dengan mencitrakan bangkalan sarang koruptor.

“KPK memeriksa ulama dan sesepuh Bangkalan. Hari ini, Ketua MUI Bangkalan dipanggil KPK untuk bersaksi. Bagi saya, ini merupakan upaya pengkerdilan ulama yang ada di Bangkalan. Ini melanggar etika,” tegasnya.

Lebih jauh, KH Muhammad Soleh berharap seluruh keluarga besar Syaikhona Cholil Bangkalan dan seluruh keluarga besar alumni dan santri untuk tetap menjaga kebersamaan, solidaritas dan kehormatan Bangkalan, Madura.