Dewan Adat Bangkalan Nilai KPK Berlebihan Tangani Kasus Fuad Amin

Foto: Istimewa

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Dewan Adat Bangkalan Jasulin Rahmatullah mengatakan, di satu sisi pemberantasan korupsi harus didukung. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh semena-mena memperlakukan seorang yang disangkakan korupsi.

“KPK sering mengeluarkan statement yang meresahkan, seperti akan memiskinkan dan kalimat-kalimat bombastis yang seakan-akan seseorang yang dianggap korupsi adalah penjahat kelas kakap,” kata Jasulin usai diterima kepala rutan KPK di kantornya, Jakarta, Jumat (27/2).

Dikatakan Jasulin, sosok Raden KH Fuad Amin Imron dikenal luas sebagai sesepuh dan tokoh Madura. Fuad Amin adalah cicit dari Syaikhona Cholil Bangkalan, seorang tokoh ulama yang menjadi guru para kyai dan ulama besar baik di Madura dan pulau Jawa.

“Saya menyayangkan banyak kyai dan ulama Madura dipanggil sebagai saksi terkait kasus Fuad Amin. Bahkan KPK menurunkan tim khusus penyidik di polres Bangkalan dan Polda Jawa Timur. Sepertinya KPK ingin membuktikan bahwa kabupaten Bangkalan adalah sarang koruptor,” tuturnya.

Ia mengaku sangat prihatin dengan kejadian tersebut. Sementara, ungkap Jasulin, hampir setiap hari komplek pemakaman Syaikhona Cholil Bangkalan dikunjungi ribuan peziarah dari seluruh Indonesia bahkan sejumlah negara tetangga.

“Dewan Adat Bangkalan berkepentingan untuk menjaga nama baik Madura dari stigma negatif yang terlalu berlebihan. Terkait hal tersebut, kami telah mengunjungi gedung KPK dan diterima oleh kepala rutan KPK. Kami menyampaikan agar KPK dalam pemberantasan korupsi tetap menjaga hak-hak seseorang yang dianggap tersangka dan menghormati adat istiadat daerah tertentu seperti di pulau Madura,” tandasnya.

Sementara itu, sesepuh Madura di Jakarta, Haji Imam Syafii, meminta agar KPK memberikan kelonggaran kepada para santri dan alumni serta warga Madura untuk mengunjungi Fuad Amin.

“Kami berharap KPK lebih bijaksana untuk memberikan kelonggaran kepada para santri dan alumni serta warga Madura untuk menjenguk Ra Fuad. Karena biar bagaimanapun beliau adalah seorang kyai dan tokoh Madura,” ujarnya.

Seperti diketahui, Fuad Amin Imron ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan Madura, Jawa Timur. Dalam kasus ini, KPK menetapkan Fuad sebagai tersangka penerima suap berdasarkan pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU PEmberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.