Ini Dia Mafia Beras, KPK dan KPPU Diminta Turun Tangan

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Melonjaknya harga beras di DKI Jakarta tak bisa dilepaskan dari peran para mafia yang memiliki kendali kuat terhadap distribusi dan permainan harga beras. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel bahkan beberapa kali menyebut adanya mafia beras di balik mahalnya harga beras.

Sebuah sumber terpercaya yang sangat mengerti permainan dibalik mahalnya harga beras menceritakan kepada sayangi.com, bahwa telah terjadi praktik monopoli dan oligopoli dalam penyaluran beras di Bulog Divre DKI Jakarta.

“Peran Bulog selaku BUMN untuk melaksanakan stabilitas harga beras akan sulit terwujud selama Bulog Divre DKI Jakarta masih menyalurkannya melalui “Kalompok BL dan NL”, tegas sumber tersebut kepada Sayangi.com, Jum’at (27/2).

Modus BL dan NL, menurutnya, melakukan pengendalian harga dengan cara bekerja sama dengan oknum pejabat teras Bulog DKI Jakarta dan diduga memberikan fee per kg beras. Dikatakannya, BL dan NL yang merupakan pedagang Pasar Induk Cipinang telah mendapat kemudahan dalam penyaluran beras bulog sejak tahun 2012.

“Dari data yang ada pada saya, sejak September 2014 higga Januari 2015 penyaluran beras Bulog DKI Total 89.100 ton dengan rincian yaitu September berjumlah 600 ton, Oktober 4.500 ton, November 20.500 ton, Desember 33.500 ton, dan Januari 30.000 ton,” katanya.

“Dari jumlah itu, Kelompok BL dan NL mendapat jatah penyaluran 56.200 ton atau sekitar 63 persen. Bayangkan kelompok lain yang jumlahnya sangat banyak hanya mendapat jatah 37 persen. Itu hanya untuk jenis beras Premium,” kata sumber tersebut menjelaskan.

BL dan NL juga disebut menguasai penyaluran beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hampir 90 persen melalui regulator yang ditunjuk Bulog DKI yaitu PT Food Station tanpa melalui rekomendasi terbaru dari gubernur DKI.

“Informasi yang saya terima dari Kemendag, jumlah beras CBP yang disalurkan sekitar 75.000 ton sampai dengan 20 Januari 2015. Bayangkan saja jika setiap beras dia mengambil keuntungan 500 rupiah/kg saja. Ini bentuk monopoli yang sangat nyata,” katanya.

Karena penguasaan pasar yang dominan, Kelompok BL dan NL ini dapat leluasa yang mengendalikan harga. Bahkan stok yang ada di gudang Bulog pun disebut-sebut dikuasai oleh mereka.

“Banyak beras yang didapatkan sebagian disimpan, dan ada yang dilempar keluar daerah DKI Jakarta. Akhirnya operasi pasar besar-besaran pun tidak efektif,” jelasnya.

Praktik permainan distribusi dan harga beras yang dilakukan kelompok ini disebut melabrak sejumlah aturan, karenanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta turun tangan untuk membongkar dan melakukan pengusutan.

“Ini jelas-jelas melanggar hukum. Mereka melanggar UU no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melanggar Peraturan Direksi Perum Bulog nomor: PD-04/DS200/08/2011 tentang Penyaluran Beras Bulog. Selain itu mereka juga melanggar Peraturan Menteri Perdagangan No. 04/M.Dag/Per/1/2012, ujar sumber tersebut.

“20 orang yang ditangkap Menteri Pertanian di daerah itu hanya mafia kecil, pemain skala kecil. BL dan NL inilah yang bisa disebut mafia besar. Mereka ini yang telah menyengsarakan rakyat,” katanya.