Jokowi Akui Pelaksanaan BPJS Kesehatan Banyak Masalah

Foto: setkab.go.id

Jakarta,Sayangi.Com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku menemukan banyak masalah di lapangan terkait dengan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Saya sendiri melihat di lapangan banyak masalah yang dikeluhkan masyarakat, terutama pembayaran di rumah sakit misalnya Rp 14 juta hanya dibayar Rp 4 juta. Sisanya harus dibayar sendiri, dan hal-hal yang lainnya,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas (Ratas) mengenai pelaksanaan BPJS Kesehatan, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (27/2).

Jokowi juga mempersoalkan masalah likuiditas pada BPJS Kesehatan. “Saya dengar kira-kira 6 (enam) bulan lalu, ada masalah disitu, juga solvabilitasnya. Karena itu, saya ingin mengerti penyebab masalahnya apa?” katanya.

Presiden Jokowi berharap agar Ratas yang dipimpinnya bisa mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah-masalah itu, menyempurnakan masalah lapangannya, menyempurnakan regulasi hingga masalah likuditasnya.

Ratas BPJS Kesehatan antara lain diikuti Menko Perekonomian Sofyan Jalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wdijajanto, dan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris.

Stroke dan Gagal Ginjal Tertinggi

Dalam keterangannya kepada wartawan seusai Ratas, Menkes Nila Moeloek mengemukakan, dalam masa 1 (satu) tahun sejak berlangsung 2014 lalu, BPJS Kesehatan telah meng-cover sekitar 90,2 juta warga.

“Ini adalah masa transisi, dan ternyata begitu banyak warga yang selama ini sudah menderita penyakit akhirnya datang ke rumah sakit untuk dilakukan suatu pengobatan,” kata Nila.

Menurut Menkes, jika sebelum ini penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) yang tertinggi tapi sekarang stroke yang tertinggi.

“Stroke, gagal ginjal saya kira sering diberitakan oleh media. Data penderita gagal ginjal, sampai bulan Juli 2014 saja sudah ada 1 juta kali yang melakukan cuci darah dan pengeluarannya cukup besar,” paparnya.

Karena itu, kata Nila Moeloek, 30 persen dana BPJS Kesehatan terserap kepada penyakit-penyakit yang berat itu.

Menkes mengimbau masyarakat yang sehat agar mendaftarkan diri ke BPJS sekarang juga, tidak menunggu sakit, sehingga kalau ada apa-apa sudah ada payung asuransinya. Tanpa payung asuransi, katanya, beban BPJS Kesehatan akan sangat berat.

Ia menyebut contoh, untuk Kelas I masyarakat membayar Rp59.500 tetapi BPJS Kesehatan harus membayar pengobatan Rp100 juta sampai Rp200 juta misalnya karena pemegang kartu BPJS Kesehatan itu menderita penyakit jantung.

Namun demikian, kata Nila, pemerintah tetap berkomitmen agar hingga 2019 mendatang seluruh warga bisa memiliki kartu jaminan kesehatan.

“Nah ini tadi coba diurai bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi masa transisi ini untuk tahun 2015, tahun 2016 kita harapkan mulai turun, dan mudah-mudahan kita masih bisa mengatasi masalah untuk jaminan sosial ini memakai Kartu Indonesia Sehat,” ujarnya.

Jangan Lewat Calo

Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengimbau masyarakat yang akan mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan agar tidak melalui calo. Ia mengaku banyak menemukan calon peserta yang ditipu. Mengurus kartu diminta Rp 100 ribu, padahal hanya Rp 25 ribu, terus hilang orangnya.

“Kita imbau jangan berhubungan dengan calo. Kita ada sistem online, ada loket, silakan mengantri saja,” imbaunya.

Fahmi mengatakan, terkait calo di rumah sakit itu juga sempat disinggung dalam rapat terbatas dengan Presiden Jokowi.