KPPU: Lemahnya Kebijakan Pemerintah Penyebab Harga Beras Melonjak

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai lemahnya kebijakan pemerintah adalah penyebab melonjaknya harga beras belakangan ini. Para spekulan akhirnya memanfaatkan celah ini.

Komisioner KPPU Syarkawi Rouf mengatakan kenaikan harga beras lebih disebabkan adanya gangguan pada sisi persediaan beras. “KPPU belum melihat adanya kartel. Ini lebih karena aksi spekulasi,” kata Syarkawi dalam acara di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (28/2).

Syarkawi menjelaskan, produksi beras tahun 2014 lalu turun 0,9 persen. Kondisi ini diperparah dengan tidak disalurkannya beras miskin oleh pemerintah selama September – Oktober tahun 2014 lalu. Ini yang membuat para warga miskin mencari beras di pasar biasa.

“Tentu ini akan meningkatkan permintaan, padahal persediaan menipis. Akibatnya harga naik,”‎ terangnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menuding adanya mafia yang bermain dibalik melonjaknya harga beras yang bisa mencapai 30 persen. Padahal, kata Gobel, pemerintah sudah menggelontorkan beras ke pasar. Tapi nyatanya harga terus merangkak naik.

Dijelaskan Syarkawi, struktur distribusi beras tergolong oligopoli. Karena selama ini, kata Syarkawi, di tingkat penggilingan beras hanya dikuasai oleh beberapa pedagang besar.

KPPU belum melihat adanya indikasi kartel dalam kenaikan harga beras. Ini terlihat dari kenaikan harga beras yang bebeda-beda di beberapa daerah. Kenaikan harga beras di Jakarta misalnya, mencapai 30 persen. Sedangkan di Jawa Barat rata-rata hanya 10 persen. Meski, dia tak menampik kemungkinan adanya kartel di tingkat lokal.

“Di tingkat pedagang besar dan penggilingan lokal, itu yang masih kami amati,” ujarnya. ‎

Syarkawai mengimbau pemerintah agar segera membenahi aspek persediaan dan distribusi penjualan beras. Menurutnya, pengawasan yang minim berpotensi menimbulkan kartel dalam penyaluran beras.

Pengamat pertanian Khudori menyatakan spekulasi merupakan hal yang biasa terjadi dalam perdagangan apapun. Hal ini terjadi karena adanya celah yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari kebijakan pemerintah.

Khudori mengungkapkan, pemerintah perlu memperbaiki kebijakan penyaluran beras. “Ada missing link dari sisi pengadaan hingga ke konsumen,” kata dia.

Sejauh ini, selama tak ada persekongkolan, kata dia, aksi spekulasi para pedagang masih dalam tahap wajar.