Impor Baja dari Cina Mematikan Usaha Besi Tua Dalam Negeri

Jakarta, Sayangi.com – Ketua Umum Himpunan Generasi Muda Madura (Higemura) Muhlis Ali menilai kebijakan pemerintah mengimpor barang dari luar negeri ternyata bisa mengakibatkan rusaknya industri nasional. Ia mencontohkan impor baja besar-besaran dari Tiongkok.

Diungkapkan Muhlis, besarnya jumlah impor baja tersebut berdampak negatif pada pasar dalam negeri, terutama pelaku usaha besi tua dan pabrik peleburan di dalam negeri. Sebab, suplai barang menjadi berlimpah, padahal kualitas barang impor tersebut diduga di bawah standar.

“Produk dari Tiongkok sebesar 96,62 persen, Korea Selatan 1,56 persen, dan Singapura 0,96 persen. Karenanya, perlu segera dilakukan tindakan pengamanan supaya impor tidak semakin bertambah,” ujar Muhlis saat dihubungi via telepon, Sabtu (28/2).

Muhlis mengungkapkan, banyak sekali pelaku usaha besi tua yang mengeluh karena bisnisnya kolaps akibat tergerus barang impor. Banyak barang yang menumpuk di gudang, harga sangat rendah, dan pabrik besar lebih tertarik menggunakan baja impor setengah jadi dari Cina Tiongkok.

Tidak hanya baja, Muhlis juga menyinggung soal impor bahan pokok secara besar-besaran seperti beras, gula, garam, daging dan lain sebagainya. Menurutnya, hal itu bisa merusak produksi petani di dalam negeri.

“Beras impor asal Vietnam telah mengganggu proses produksi petani dalam negeri dan mengancam perekonomian negara. Selama ini, sektor pangan terutama beras menjadi tumpuan perekonomian bangsa dan kebutuhan utama masyarakat,” terangnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, persoalan pangan seharusnya tidak perlu terjadi di Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan negara agraris oleh karena itulah, pemerintah seharusnya mempunyai rencana strategis dan dapat menetapkan sistem dan perencanaan yang baik, sehingga tidak akan ada masalah kelangkaan pangan.

Muhlis meminta pemerintah Jokowi melalui Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, untuk menertibkan dan membatasi impor besi tersebut serta memberikan jaminan kepada usaha dalam negeri agar usahanya tidak hancur akibat serbuan barang impor.

“Katanya presiden Jokowi ingin berdikari, kok yang terjadi malah seperti ini. Ini sangat bertolak belakang dengan janji-janji presiden saat kampanye,” tegas Muhlis yang juga mantan Ketua PB HMI itu.