“Permainan” Importir, Alasan Indonesia tak Pernah Swasembada Garam?

Jakarta, Sayangi.com – Persoalan klasik terkait dunia per-garaman di Indonesia terus menuai tanda tanya. Pasalnya, meskipun menyandang status sebagai negara maritim, negara ini tetap tidak mampu melakukan swasembada garam.

Direktur Indonesia Budget Control (IBC) Akhmad Suhaimi mengatakan, fakta tersebut harus dicari titik persoalannya. Bahkan ia menduga ada “permainan” importir, sehingga menyebabkan negara ini begitu tergantung terhadap impor garam.

“Entah bagaimana fakta yang ada apakah sebenarnya mampu swasembada namun “kalah” dengan “permainan” importir sehingga ada ketergantungan untuk impor tiap tahunnya. Indonesia sebagai penyandang status negara maritim dengan garis pantai terpanjang, tidak bersamaan dengan ketersediaan garam yang nyata-nyata garam bersumber dari air laut,” kata Suhaimi dalam acara Dialog Publik bertema “Swasembada Garam 2015” di Jakarta, Kamis (5/3/2015).

Ironisnya kata dia, kompleksitas persoalan garam ini seakan menjadi masalah rutin tiap terjadi pergantian pemerintahan atau pergantian menteri. Dapat dibilang, tiap Menteri Kelautan dan Perikanan mempunyai tekad yang bulat untuk mewujudkan swasembada garam.

“Publik masih ingat bagaimana di era Fadel Muhammad sebagai Menteri KKP, persoalan garam menjadi isu nasional. Tekad yang ada begitu bulat, bahkan ketika itu kemudian muncul “gesekan” antar kementerian dalam pro-kontra impor garam,” jelasnya.

“Demikian juga pada era Menteri KKP Susi Pudjiastuti, tekd untuk memajukan dunia maritim begitu kuat.”

Lebih lanjut Suhaimi mengungkapkan bahwa pihaknya tidak ingin masa depan garam terus buram.

“Jangan sampai semisal Madura yang lazim disebut Pulau Garam justru menjadi transit garam impor dari Negara tetangga seperti yang terjadi tahun 2012 lalu. Indonesia harus mampu swasembada garam. Begitu pun dengan Indramayu, Cirebon, dan daerah penghasil garam lainnya harus mempunyai tekad yang sama, yaitu menuju swasembada garam.”

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi publik ini Ketua Komisi XI DPR RI yang sekaligus mantan Menteri KKP Fadel Muhammad dan Direktur Jenderal KP3K KKP Sudirman Saad.