Zainudin Amali: Alhamdulillah, Menkum HAM Akui Munas Ancol

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Menteri Hukum dan HAM menulis surat kepada kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono untuk segera menyusun pengurus yang selektif dengan mengakomodir pengurus dari semua kalangan di Golkar termasuk kubu Golkar Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie.

Surat tersebut dikirimkan Menkum HAM Yasonna Laoly kepada DPP Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono yang beralamat di DPP Golkar Slipi, Jakarta. Surat bernomor M.HH.AH.11.03-26 ini diberi perihal penjelasan.

“Sesuai keputusan Mahkamah Partai Golkar nomor 01/PI-Golkar/II/2015 dan 02/PI-Golkar/II/2015 dan 03/PI-Golkar/II/2015 tanggal 3 Maret 2015, Mahkamah Partai mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan saudara Agung Laksono,” tulis Menkum HAM dalam suratnya, Selasa (10/3).

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 5 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 2 tahun 2006 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berhubungan dengan kepengurusan.

“Oleh karena itu untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Partai tersebut, kami minta saudara untuk segera membentuk kepengurusan Partai Golkar secara selektif dengan kewajiban mengakomodir kader-kader Partai Golkar dari DPP Golkar yang memenuhi kriteria, prestasi, dedikasi, kualitas, dan tidak tercela sebagaimana ditentukan dalam keputusan Mahkamah Partai tersebut,” ujarnya.

Sekjen Partai DPP Golkar Zainudin Amali membenarkan surat Menkumham tersebut. Dia mengemukakan, pihaknya akan mengakomodir kubu Munas Bali sesuai isi surat Menkumham itu.

“Alhamdulillah Menkumham mengakui Golkar munas Ancol. Kami akan menindaklanjuti penjelasan Menkum HAM dan akan mengakomodir kader Partai Golkar yang memenuhi kriteria dari semua kubu,” ujar Zainudin saat dihubungi Sayangi.com, Selasa (10/3).