Mensos: Data Validasi PMKS Harus Berangkat dari Bawah

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Kementerian Sosial (Kemensos) baru berhasil mendata sebanyak 530 ribu jiwa dari 1,7 juta jiwa tambahan untuk pemberian bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengaku, program bantuan PMKS yang meliputi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini masih menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011.

“Kita terus melakukan validasi terhadap data PMKS. Dari 1,7 juta PMKS, sekarang baru terpenuhi 530 ribu,” ungkap Khofifah, saat ditemui usai Rakornas Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Hotel Golden Boutique, Jalan Angkasa No 1, Jakarta Pusat, Senin (6/4).

Lebih lanjut ia mengatakan, data validasi masyarakat PMKS yang akan mendapatkan program bantuan pemerintah harus berangkat dari bawah seperti di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Menurut dia, dengan validasi seperti itu, maka kesalahan terhadap masyarakat yang berhak mendapat bantuan pemerintah dapat diminimalisasi.

“Harus berangkat dari bawah. Jangan ada lagi yang exclusion error di mana yang mestinya dapat, tapi tidak dapat,” imbuh dia.

Terkait program bantuan pemerintah, pihaknya kini telah mulai mencairkan dana PSKS per 1 April kemarin. Pencairan ini, sebut Khofifah karena pihaknya telah menerima dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 untuk KKS.

Pencairan bantuan KIP, tambah dia, akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Sedangkan untuk KIS akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS).

“Kita minta agar mereka melakukan persiapan. Pendataan dari BPS (Badan Pusat Statistik) Insyaallah akan dilakukan akhir April mendatang. Dengan ini, kita harap program pemerintah sukses dengan bantuan bagi masyarakat kecil,” pungkasnya.