Kompromi Pemerintah – Parlemen Tunjuk Badrodin Selamatkan Polri

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Pengamat dari Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, saat ini adalah sejarah terburuk kepolisian Indonesia dimana dalam tiga bulan belakangan terjadi kekosongan kepemimpinan. Hal ini terjadi karena adanya polemik pengangkatan calon Kapolri yang berlarut-larut.

“Ini juga terjadi karena ketidaktegasan Presiden Jokowi. Karena penunjukkan Kapolri adalah hak prerogatif presiden,” kata Neta dalam diskusi bertajuk Polemik Calon Kapolri dan Urgensi Penataan Kembali Kelembagaan dan Fungsi Kepolisian RI di Cafe Penus, Jakarta, Selasa (7/4).

Namun, kata Neta, untuk menyelamatkan institusi Polri, terjadilah kompromi antara pemerintah, parlemen dan Polri untuk menunjuk Komjen Badroddin Haiti sebagai Kapolri.

“Sudah hampir definitif Haiti akan jadi kapolri,” katanya.

Menurut Neta, seluruh Jendral polisi sudah berbesar hati untuk memberikan kepemimpinan kepada Haiti karena Polri butuh pemimpin definitif.

“Keputusan Presiden  Jokowi mencalonkan Haiti merupakan keputusan yang bijak untuk menyelamatkan institusi Polri. Kita dukung. Biarkan dia menjadi Kapolri. Apabila nanti tidak becus, rame- reme kita jatuhkan,” ujarnya.

Dia menilai, hal ini adalah satu solusi supaya konflik di internal mereda. Haiti adalah satu-satunya jendral yang empat kali jadi Kapolda.

“Jadi jika pilihannya ke Haiti maka ini bisa menjadi pengalaman baik,” kata Neta.

Seperti diketahui penunjukan Badrodin Haiti sebagai Kapolri mendapatkan perlawanan yang keras dari DPR. Bahkan perlawanan tersebut datang dari partai pengusung Jokowi yaitu PDIP. Namun setelah Presiden mengadakan rapat konsultasi bersama DPR Senin (6/4) kemarin, PDIP akhirnya menyetujui pencalonan Badrodin.

“Jika pengangkatan Kapolri adalah hak prerogatif presiden, maka untuk Wakapolri adalah hak prerogatif Kapolri. Kalau nanti Haiti mengangkat BG (Budi Gunawan), itu adalah haknya. Kita yakin 90 persen Haiti jadi Kapolri, BG jadi wakapolri,” pungkasnya.