PPJ: Fraksi Penolak HMP Tidak Peka dengan Nasib Rakyat Jakarta

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Direktur Pusat Pengkajian Jakarta (PPJ) Muhlis Ali mengatakan, DPRD DKI harus serius dan tidak boleh kendor untuk terus mendorong hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurutnya, persoalan Ahok bukan hanya masalah eksekutif dan DPRD DKI, tapi lebih luas gaya kepemimpinan dan pernyataan Ahok yang berdampak luas terhadap warga Jakarta secara keseluruhan.

“Pemimpin itu tidak boleh semena-mena dan merasa berkuasa, tapi harus memberikan keteladanan bagi warga yang dipimpin,” kata Muhlis kepada Sayangi.com, Jumat (10/4).

Muhlis mengungkapkan, selama ini warga DKI sudah muak terhadap gaya kepemimpinan Ahok yang terkesan meremehkan orang lain. “Kalau lembaga seperti DPRD saja dilecehkan, apalagi warga yang dipimpin,” tutur tokoh pemuda Madura itu.

Dijelaskan Muhlis, kebijakan Ahok selama ini banyak merugikan warga Jakarta. Ia memberi contoh, kasus penggusuran yang tidak memberikan jalan keluar. Warga dipaksa pindah ke rumah susun tapi tidak dipikirkan apa alternatif pekerjaan bagi mereka yang digusur.

Ia menilai, penggusuran daerah kumuh justru menguntungkan para pengembang. Karena dengan digusurnya daerah yang dianggap kumuh seperti Waduk Pluit menjadikan kawasan disekitar waduk menjadi mahal.

Ia mengimbau kepada DPRD agar jangan sampai terpengaruh dengan beberapa fraksi yang melakukan penolakan terhadap HMP.  “Anggap saja mereka angin lalu dan tidak peka terhadap nasib rakyat Jakarta,” tegasnya.

Ia juga menyebut fraksi yang menolak terkesan main-main. Pasalnya, fraksi-farksi itu awalnya mendukung hak angket, namun ditengah jalan menolak dan mundur. Dia menegaskan, perilaku politik semacam ini tidaklah patut untuk ditiru.

“Keamanan dan stabilitas jakarta harus di jaga, biarlah HMP menjadi wewenang DPRD.  Kita semua pasti mendukung,” pungkasnya.