Zainudin Amali: Oligarki Hambat Demokratisasi di Tubuh Parpol

Foto: Sayangi.com/Emil

Jakarta, Sayangi.com – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Zainudin Amali mengatakan, partai politik (parpol) adalah pilar utama kehidupan demokrasi. Parpol tidak akan bisa menjalankan perannya tersebut selama masih dikelola secara oligarki.

“Kalau di dalam parpol sudah tidak kita temukan lagi warna demokrasi, maka outputnya juga tidak demokratis dan justru akan menimbulkan masalah terhadap konsolidasi demokrasi,” kata Zainudin Amali dalam diskusi ¬†yang diselenggarakan DPP Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK) di Jakarta, Minggu (19/4).

Diskusi dipandu oleh Ketua Umum DPP PGK Bursah Zarnubi dan menampilkan narasumber lainnya yakni peneliti senior LIPI Siti Zuhro.

Zainudin menekankan tidak boleh ada toleransi terhadap perilaku yang tidak demokratis dalam parpol. Sebab, katanya, dalam UU no 2 tahun 2011 pasal 13 disebutkan kewajiban parpol untuk menjunjung demokrasi dalam segala hal baik internal maupun eksternalnya.
 
“Nah, kalau itu tersumbat maka yakinlah akan muncul pergolakan dan ketidakpuasan dalam parpol yang awalnya menjadi cerita internal, lalu terbuka keluar dan akhirnya mengganggu kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Dalam diskusi yang dihadiri kalangan aktifis dari berbagai elemen itu, Zainudin juga menyampaikan kecemasan terhadap fenomena belakangan ini dimana kekuatan pemodal sudah mencengkram dinamika internal parpol. Dalam kaitan itu, ia setuju dengan gagasan agar pembiayaan parpol bersumber dari APBN.

“Catatannya adalah harus dikelola secara akuntabel, penggunaan anggaran diaudit oleh BPK, dan pengurus parpol di level tertentu harus melaporkan harta kekayaannya,” kata Zainudin.

Menurut Zainudin, jika parpol dibiayai oleh APBN, maka tidak akan ada lagi orang-orang tertentu yang merasa punya hak istimewa karena memberi sumbangan paling besar. Dengan demikian, semua kader bersifat setara dan kompetisi di internal parpol bisa berjalan secara sehat. Bukan ditentukan oleh banyaknya uang.