PKB Sampaikan 25 Alasan Mendukung Dana Aspirasi DPR

Foto: dpr.go.id

Jakarta,Sayangi.Com– Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mendukung program dana aspirasi yang memberi kewenangan pada setiap anggota DPR untuk mengajukan program pembangunan di dapilnya senilai Rp20 miliar.

Tak Tanggung-tanggung, politisi PKB yang terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Riau ini menyampaikan 25 alasan mengapa ia mendukung Program Pembinaan Daerah Pemilihan (P2DP), atau populer dengan istilah dana aspirasi DPR itu.

Berikut 25 alasan yang disampaikan Lukman Edy kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6).

1. Mengisi kekosongan anggaran (backlock) bagi daerah yang tidak tersentuh program APBN. 
2. Memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang tidak terakomodir dalam program pemerintah. 
3. Melengkapi program quick win pemerintahan Jokowi JK. 
4. Meningkatkan persentase transfer dana ke daerah.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga DPR, sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat. 
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada anggota DPR RI sebagai wakil mereka yang dipilih pada saat pemilu. 
7. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, karena penyalurannya tetap melalui mekanisme pemerintah.
8. Membangun kewibawaan DPR RI dimata rakyat. 
9. Merealisasikan janji-janji politik selama pemilu. 
10. Mengikis membesarnya floating mass, kontraproduktif terhadap konsolidasi demokrasi. 
11. Mengurangi mafia anggaran di DPR RI.
12. Pendidikan politik bagi bangsa. 
13. Membantu pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran. 
14. Memperkuat hubungan pusat dan daerah. 
15. Mengurangi kekosongan perencanaan pada lokus dan fokus tertentu.
16. Menunjang azas keadilan antar komisi di DPR, dengan cara mengurangi penumpukan sektor pada komisi tertentu. 
17. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada demokrasi.
18. Memberikan harapan baru bagi masyarakat. 
19. Memberikan kontribusi terhadap penguatan struktur APBN, perubahan terhadap postur yang konvensional. 
20. Meningkatkan transparansi anggaran, karena penyusunan program melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah.
21. Mendekatkan anggota legislatif dengan konstituennya.
22. Menggerakkan energi bangsa dalam isu pembangunan, bukan isu isu politik yang melelahkan. 
23. Meningkatkan gerakkan anti korupsi di kalangan legislatif karena P2DP diawasi BPK dan KPK. 
24. Mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah
25. Mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar di pedesaan.