Pemerintah Akan Lakukan Deregulasi Besar-besaran, Ini Daftarnya

Foto: setkab.go.id

Jakarta, Sayangi.Com– Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, melalui siaran persnya Rabu (19/8) malam mengatakan, Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo segera mencairkan dana Rp270 triliun yang tersimpan di Bank BPD agar dana desa bisa disalurkan.

Selain itu, lanjut Teten, Presiden Jokowi juga memandang penting untuk melakukan deregulasi besar-besaran dengan memberikan kemudahan dalam perijinan bisnis, investasi, serta pengadaan barang dan jasa.

“Semua regulasi seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Meteri, dan lain-lain yang menghambat harus dipangkas,” kata Teten.

Menurut Teten, kebijakan Presiden Jokowi tersebut merupakan bagian dari hasil sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/8) kemarin.

Dalam sidang kabinet itu, kata Teten, Jokowi memerintahkan para pembantunya untuk menggenjot serapan anggaran yang hingga kini sudah mencapai 50%, sementara belanja modal pemerintahan baru mencapai 20%.

Khusus masalah kebutuhan pangan pokok yang belakangan mengalami gejolak pasar, menurut Teten, Presiden Jokowi meminta agar dibuatkan kebijaka khusus yang memperbolehkan Bulog untuk mengurus semua kebutuhan pangan strategis. “Dengan demikian, Bulog nantinya tak hanya fokus pada pengamanan cadangan beras nasioal semata,” ujar Teten.

Sedangkan mengenai masalah ekspor-impor, Presiden Jokowi memita soal dwelling time (waktu bongkar muat barang di pelabuhan) harus segera dibereskan.

“Paling lama 3-4 hari sudah selesai, diharapkan bulan Oktober masalah tersebut sudah beres,” kata Teten.

Mengenai hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara lain, menurut Teten, Presiden Jokowi siap menunjuk utusan khusus ekonomi di setiap negara strategis. Ia menyebutkan, pasar potensial seperti Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika juga harus ditangani secara khusus.

Menurut Teten, penunjukan utusan khusus ekonomi itu akan melibatkan kementerian dan pengusaha. Selain itu, Jokowi juga meminta segera disiapkan roadmap revolusi mental, yang di dalamnya termasuk pelayanan public yang harus ditingkatkan.