Pengacara Rusli Sibua Laporkan PLH Bupati Morotai ke Polda Malut

Jakarta, Sayangi.com – Kuasa hukum Bupati Morotai Rusli Sibua, Achmad Rifai melaporkan Ramli Yaman yang ditunjuk Gubernur Maluku Utara sebagai pelaksana harian (PLH) Kabupaten Morotai ke Polda Maluku Utara, Selasa (29/9/2015). Rifai menilai pengangkatan Ramli sebagai PLH ilegal.

“Alasan kenapa kami melaporkan bupati PLH ke Polda Maluku Utara karena dia bupati ilegal karena diangkat tanpa dasar hukum yang jelas,” kata Rifai dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (30/9/2015).

Alasan lainnya dia menyebut bahwa pengangkatan PLH tanpa ada surat dari Mendagri.

“Karenanya polisi harus tangkap bupati yang mengaku diri Pelaksana harian, karena bupati sah masih Rusli Sibua,” jelasnya.

Rifai juga mengkritik langkah Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba yang menunjuk Ramli Yaman sebagai pelaksana harian (Plh) Kabupaten Morotai. Pasalnya, hingga saat ini, Rusli Sibua masih belum nonaktif dari jabatannya.

“Ini beliau kan masih belum nonaktif, tidak boleh Gubernur Maluku Utara mengangkat Plh,” kata Rifai

Apalagi kata dia, saat ini juga belum ada surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengangkat seorang pelaksana harian di daerah tersebut.

“Kok tiba-tiba ada pengangkatan Plh, surat dari Mendagri juga belum ada,” jelasnya.

Rifai menilai Gubernur Maluku Utara sudah gegabah dan tidak memperhatikan azas praduga tidak bersalah. Sebab bagaimana pun, seorang bupati dipilih oleh rakyat, sehingga tidak dengan mudah tiba-tiba digulingkan oleh seorang gubernur tanpa adanya alasan yang jelas.

“Azas praduga tidak bersalah harus dihargai, karena belum ada putusan hukum dari pengadilan yang bersifat inkrah,” jelasnya.

“Jadi Gubernur Maluku Utara telah sewenang-wenang dengan mengangkat Plh Bupati Morotai Bapak Ramli Yaman sebagai Plh. Ini penyalahgunaaan wewenang oleh gubernur apalagi pengangkatan Plh tanpa surat dari Mendagri,” ungkapnya.