Paket Ekonomi ke-7 Fokus Padat Karya dan Sertifikasi Pertanahan

Foto: setkab

Jakarta,Sayangi.Com– Setelah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi jilid I hingga VI, pemerintah kembali mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Ketujuh dengan fokus pada pemberian kemudahan terhadap industri padat karya dan kemudahan sertifikasi pertanahan terutama untuk pedagang kaki lima (PKL).

Paket kebijakan ekonomi jilid ketujuh ini diumumkan kepada wartawan oleh Seskab Pramono Anung di kantor kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12) malam, bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Agraria/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan.

Terkait industri padat karya, Darmin Nasution mengemukakan, antara lain akan diberikan fasilitas keringanan pembayaran PPH Pasal 21 yang berlaku selama jangka waktu dua tahun, dan setelahnya akan dievaluasi perlu tidaknya diperpanjang. Fasilitas ini akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.

“Wajib pajak yang memenuhi persyaratan industri padat karya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas ini,” kata Darmin.

Menurut Darmin, persyaratan bagi perusahaan padat karya yang dapat mengajukan keringatan PPH pasal 21 itu adalah yang menggunakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 5000 orang, dan menyampaikan daftar pegawainya. Keringanan pembayaran PPH Pasal 21 juga diberikan pada perusahaan yang hasil produksinya diekspor minimal 50 persen berdasarkan hasil produksi tahun sebelumnya.

Masih terkait perusahaan padat karya, kata Darmin, juga akan ada perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau di daerah-daerah tertentu.

“Fasilitasnya itu tax allowance, pertama kalau investasi seratus dia hanya diperhitungkan dalam perhitungan pajak 95. Ada fasilitas 5% selama 6 tahun. Kemudian ada pengurangan dividen yang dibayarkan sebagai pajak, sebagai subjek pajak luar negeri itu diturunkan pajaknya 20% menjadi 10%,” kata Darmin.

Dengan perubahan ini, menurutnya, industri yang memenuhi persyaratan tersebut dapat memperoleh fasilitas pajak diseluruh propinsi tanpa pengecualian.