KPK: Hasil Audit BPK Jadi Pelengkap Penyelidikan Sumber Waras

Jakarta, Sayangi.com – KPK menjadikan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan atas pembelian lahan di sekitar RS Sumber Waras seluas 3,64 hektar sebagai pelengkap penyelidikan perkara itu.

“Kemarin hasil audit itu sebagai bahan pelengkap, setelah itu kita telaah, dan dari situ disimpulkan. Dari audit itu disimpulkan apakah memenuhi tindak pidana atau tidak,” kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa.

Kemarin, Anggota III BPK Eddy Mulyadi Supardi dan Anggota V BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan hasil pemeriksaan BPK kepada KPK ayng sudah diminta KPK sejak 6 Agustus 2015.

Dalam audit itu, BPK meyakini ada enam penyimpangan yang terjadi dalam satu siklus yaitu perencanaan, penganggaran, kemudian pembentukan tim, pengadaan lahan RS Sumber Waras, pembentukan harga dan penyerahan hasil.

“Sebelum audit BPK yang kemarin diserahkan, sebenarnya KPK sudah mulai proses pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) atau penyelidikan. Nah saat ini ketika KPK melakukan penyelidikan, artinya KPK bekerja untuk meminta bahan dan mengumpulkan keterangan siapa saja yang dibutuhkan keterangannya, apakah audit atau butuh dokumen lain,” tambah Johan.

KPK akan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Ketika kita penyelidikan itu bisa minta keterangan, keterangan siapa saja. Bahan apa saja yang berkaitan dengan proses itu sendiri sepanjang keterangannya diperlukan dan ini masih penyelidikan sifatnya,” ungkap Johan.

Artinya, meski sudah ada audit investigasi BPK, tidak dapat disimpulkan sudah ada perbuatan pidana dalama kasus itu.

“Sepanjang tidak kita temukan (pelanggaran) ya tidak bisa naik ke penyidikan, kecuali sebaliknya kalau memang dari hasil penyelidikan ditemukan, ya bisa. Proses sama seperti perkara yang lain, jangan diasumsikan bakal cepat naik ke penyidikan,” tegas Johan.

BPK sendiri sudah meminta keterangan Ahok terkait pembelian lahan RS Sumber Waras ini. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang juga sudah diserahkan ke DPRD DKI Jakarta pada Oktober lalu.

Basuki menilai Pemprov membeli lahan di Jalan Kyai Tapa 1 Grogol Jakarta Barat itu karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2014 adalah Rp20,7 juta per meter persegi, sehingga Pemprov DKI Jakarta diuntungkan karena pemilik lahan menjual dengan harga NJOP sehingga total harganya Rp755,6 miliar sedangkan pada harga pasar, nilainya lebih tinggi.

Namun sesuai audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan DKI Jakarta 2014, pembelian tanah itu berindikasi merugikan keuangan daerah hingga Rp191,3 miliar karena harga pembelian Pemprov DKI terlalu mahal.