Mayoritas Anggota MKD Usulkan Novanto Diberhentikan dari Ketua DPR

Jakarta, Sayangi.com – Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengusulkan agar Setya Novanto yang menjadi teradu diberikan sanksi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI karena dinilai telah melakukan pelanggaran sedang kode etik.

Usulan tersebut disampaikan sejumlah mayoritas anggota dalam sidang MKD di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Mereka adalah, Darizal Basir dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Guntur Sasono (FPD), Riska Mariska (FPDIP), Viktor Laiskodat (FNasdem), Sukiman (FPAN), Maman Imanulhaq (FPKB), Achmad Bakrie (FPAN).

Bahkan, beberapa anggota MKD menilai Setya Novanto telah melakukan pelanggaran kode etika berat dan mengusulkan agar dijatuhi sanksi diberhentikan dari keanggotaan di DPR RI.

Mereka adalah, Dimyati Natakusumah (FPAN), Muhammad Prakosa (FPDIP), Sufmi Dasco Ahmad (FGerindra), dan Supratman Andi Agtas (FGerindra).

Dua anggota MKD dari Golkar yaitu Adies Kadir dan Ridwan Bae juga menilai Setia Novanto bersalah dan diberi sanksi berat dan mengusulkan pembentukan tim panel. Sarifuddin Sudding (FHanura) dan Junimart Girsang (FPDIP) menyatakan Novanto bersalah dan layak mendapat sanksi sedang.

Sejumlah anggota tersebut mengusulkan agar Setya Novanto diberikan sanksi sedang yakni diberhentikan dari jabatan Ketua DPR RI, karena dinilai telah memanfaatkan jabatannya dengan melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, dan membicarakan serta memberikan jaminan perpanjangan kontrak.

Pertemuan dan pembicaraan tersebut dinilai di luar kewenangan Novanto sebagai Ketua DPR RI.

Menurut Guntur Sasono, dari sidang di MKD, Novanto mengakui bertemu dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, secara tertutup baik hanya berdua, maupun bertiga dengan seorang temannya yakni pengusaha Riza Chalid.