Rapimnas APKLI di Mataram Hasilkan Sejumlah Keputusan Penting Bagi PKL

Sayangi.com – Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III di Bumi Selaparang, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 18-20 Desember 2015. Acara tersebut menghasilkan sejumlah keputusan penting bagi perjuangan nasib PKL di Indonesia.

Ketua Umum DPP APKLI dr. Ali Mahsun M. Biomed dalam siaran persnya mengatakan acara tersebut digelar dalam ranka meningkatkan efektifitas peran sentral organisasi APKLI dalam menjawab masalah dan tantangan yang semakin kompleks menghadapi era pasar bebas, yakni adanya liberalisasi ekonomi dunia, khususnya berlakunya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) per 31 Desember 2015. Selain itu, APKLI juga ingin berkontribusi dalam melindungi, menata, memberdayakan, meningkatan daya saing, dan meningkatkan kesejahteraan sosial pedagang kaki lima (PKL) diseluruh Indonesia, serta guna merebut kembali kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari cengkraman bangsa asing dan atau kongsi kapitalis multinasional.

Berikut ini adalah poin-poin penting keputusan RAPIMNAS III APKLI:

1. Memberikan mandat sepenuhnya kepada Ketua Umum beserta jajaran pengurus DPP APKLI untuk tetap konsisten, tidak mundur sejengkalpun tindaklanjuti secara efektif maksud dan tujuan dari Surat Terbuka APKLI tanggal 8 Januari 2015 kepada Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo atas rencana mensterilkan dan atau membersihkan kawasan wisata di seluruh Indonesia dari pedagang kaki lima (PKL) yang disampaikannya pada Musrenbangnas RI pada tanggal 18 Desember 2014 di Jakarta guna melindungi, menjaga dan mempertahankan ekonomi dan mata pencarian lima (5) juta PKL kawasan wisata diseluruh Indonesia, serta mencegah dan atau menghadang penjajahan kongsi kapitalis multinasional dan atau bangsa asing terhadap PKL kawasan wisata diseluruh Indonesia.

“Implikasinya adalah APKLI mendesak Presiden Jokowi segera membatalkan rencana tersebut dan menyampaikannya ke seluruh rakyat Indonesia. Jika tetap dipaksakan maka APKLI tidak bertanggung jawab jika terjadi revolusi PKL secara nasional karena hak konstitusional puluhan juta rakyat Indonesia dirampas Negara RI, dalam hal ini Pemerintahan Jokowi-JK,” tegas Ali Mahsun.

2. Memberikan mandat sepenuhnya kepada Ketua Umum beserta jajaran pengurus DPP APKLI untuk tetap konsisten dan menidaklanjuti secara efektif Petisi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Wisata Monas Jakarta Menggugat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Tjahaya Purnama dan Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo untuk melindungi dan menjaga eksistensi lima (5) juta PKL kawasan wisata diseluruh Indonesia.

Bahkan pada Rapimnas III APKLI 18 – 20 Desember 2015 di Mataram NTB, selaku Ketua Umum DPP APKLI, ia telah perintahkan DPW dan DPD APKLI beserta PKL diseluruh Indonesia tegas menolak penggusuran dan pengusiran PKL dari kawasan Wisata di wilayah dan daerahnya masing-masing, apapun resikonya. Jika pemerintahan Jokowi-JK tetap paksakan kehendak, tambahnya maka tak ada jalan lain kecuali APKLI beserta PKL diseluruh Indonesia turun ke jalan menuntut segera digelar SI MPR RI memberhentikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, karena jelas dan tegas telah melanggar Pancasila dan UUD 1945.

“Rakyat Indonesia di negerinya sendiri mencari makan, mengail rezeki halal untuk nafkahi keluarga dan biaya sekolah anak-anak mereka, digusur dan diusir semena-mena, dan digantikan kongsi kapitalis multinasional atau bangsa asing semisal Seven Elevent, Indomart, Alfamart, Lawson, KFC, dan lainnya seperti yang telah terjadi dikawasan PT. KAI korbankan 300 ribu PKL. Preseden buruk tragedi kolonialistik Group Sosro Indonesia terhadap PKL di Lenggang Jakarta dikawasan wisata Monas Jakarta harus dihentikan dan tidak boleh terjadi dikawasan wisata lainnya,” ujar dokter ahli kekebalan tubuh jebolan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta itu.

3. Memberikan mandat sepenuhnya kepada Ketua Umum DPP beserta jajaran pengurus DPP APKLI untuk tetap konsisten dan menidaklanjuti dengan efektif maksud dan tujuan Maklumat 30 September 2015 Pedagang Kaki Lima, Pemuda, Mahasiswa, dan Kekuatan Elemen Bangsa Indonesia Melawan Penjajahan Ekonomi dan Mata Pencarian Rakyat Kebijakan Deregulasi Perlonggar Izin Toko (Ritel) Modern Pemerintahan RI dibawah Kepemimpinan Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Bapak Drs. Jusuf Kalla yang ditanda tangani dan dibacakan di Depan Istana Negara RI Jakarta pada tanggal 30 September 2015 guna melindungi, menjaga, dan mempertahankan ekonomi dan mata pencarian rakyat khususnya 25 juta PKL diseluruh Indonesia, serta menegakkan dan atau merebut kembali kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia dalam naungan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kebijakan Deregulasi Perlonggar Ijin Toko (Ritel) Modern Pemerintahan Jokowi-JK, menurut Ali Mahsun kasat mata merupakan bentuk penjajahan ekonomi dan mata pencarian rakyat dan bangsa Indonesia, dan dipersembahkan untuk kongsi kapitalis multinasional atau kekuatan bangsa asing. Puluhan juta rakyat Indonesia yang berdagang pasar tradisional dan dilapak PKL kelontong dijajah oleh pemeritahan Jokowi-JK, jelas dan tegas melanggar Pancasila dan UUD 1945.

“Jadi siapa saja, tak terkecuali Jokowi-JK tidak boleh khianati jasa-jasa pahlawan, puluhan juta nyawa nenek moyang leluhur bangsa dengan penderitaan yang panjang dan mendalam untuk merebut kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia sebagai bangsa dan Negara dari tangan penjajah bangsa asing. Lebih dari itu, pasar tradisional dan PKL adalah warisan budaya dan ekonomi nenek moyang bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan, serta menjadi pilar utama tegaknya kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” katanya.

Karena itu, APKLI mendesak pemerintah Jokowi-JK segera membatalkan kebijakan tersebut, jika tetap paksakan kehendak, APKLI beserta PKL akan turun ke jalan menuntut segera digelar SI MPR RI memberhentikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres RI karena telah melanggar Pancasila dan UUD 1945. Untuk maksud tersebut, adalah sebuah keniscayaan bagi APKLI merangkul, menjalin dan memperluas kemitraan dengan Mahasiswa, Pemuda dan Kekuatan Elemen Bangsa Indonesia.

“Maka pada Pembukaan Rapimnas III APKLI di Mataram NTB 19 Desember 2015 telah dilakukan kerja sama antara APKLI dengan KNPI, GPII, PMKRI, IMM, HIMMAH AL WASHLIYAH, dan LBH Solidaritas Indonesia untuk bersama dan bersatu melindungi, menata dan memberdayakan PKL diseluruh Indonesia, serta merebut kembali kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia dari cengkraman bangsa asing,” ujar Ali Mahsun yang juga Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998.

4. Memerintahkan DPP APKLI, DPW APKLI Propinsi, DPD APKLI Kabupaten/Kota untuk lakukan akselerasi realisasi, serta tingkatkan perluasan dan efektifitas Program Percepatan Gerilya PKL Disemua Kawasan Ekonomi Strategis melalui tiga (3) instrument yang telah dilakukan sejak bulan Maret 2015, yaitu; 1). Kartu Anggota APKLI, 2). Kredit Tanpa Agunan dan atau Pembiayaan Syariah Modal Usaha PKL Sistem Modifikasi Grameen Bank, dan 3). Penerapan Teknologi Information and Communication Technology (ICT) dalam meningkatkan performa, kapasitas building, dan daya saing usaha PKL untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas building usaha PKL menghadapi era pasar bebas dan atau liberalisasi ekonomi dunia, mengeluarkan PKL dari jeratan rentenir dan system ijon, dan meningkatkan kesejahteraan sosial PKL, serta mencegah penjajahan bangsa asing dan atau kongsi kapitalis multinasional terhadap PKL diseluruh Indonesia.

Negara RI, dalam hal ini pemerintah RI sejak kemerdekaan Negara RI 17 Agustus 1945 hingga saat ini belum pernah berpihak dan serius peduli terhadap ekonomi dan mata pencarian rakyat dan bangsa Indonesia. Atas kenyataan tersebut, dan dengan kesadaran penuh bahwa pemerintah RI hanya miliki kapasitas minimalis, APKLI hanya menuntut kepada mendesak pemerintah RI untuk keluarkan regulasi yang berpihak kepada PKL, mentriger pemberdayaan PKL, dan menguatkan upaya pemberdayaan PKL diseluruh Indonesia. Tak ada kata lain kecuali APKLI harus lakukan percepatan dan perluasan akses modal usaha PKL tanpa agunan system modifikasi grameen bank, dan mentargetkan Juni 2016 telah ada 4 juta PKL yang mendapatkannya untuk menghadapi pasar bebas atau liberalisasi ekonomi dunia, khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

“Bank Data tentang Potensi Ekonomi PKL yang didukung teknologi ICT adalah ‘positioning power’ kemandirian dan kekuatan ekonomi rakyat dan bangsa Indonesia. Untuk maksud tersebut, DPP APKLI segera keluarkan Edaran Khusus kepada jajaran APKLI dan PKL diseluruh Indonesia,: tutur Ali lelaki eksentrik asli Mojokerto Jawa Timur tempat singgasana Kerajaan Majapahit.

5. Memerintahkan DPP APKLI, DPW APKLI Propinsi, DPD APKLI Kabupaten/Kota untuk mengawal sekaligus mengawasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintah RI tentang Pemberian Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) bagi PKL selama lima (5) tahun diseluruh Indonesia guna memastikan:

a. Bahwa kebijakan tersebut adalah bermanfaat bagi PKL Indonesia, bukan sebaliknya mempersulit dan menimbulkan persoalan baru, dan diperuntukan PKL Bangsa Asing melengkapi Deregulasi Perlonggar Ijin Toko (Ritel) Modern,

b. Bahwa kebijakan tersebut efektif pelaksanaannya dilapangan untuk PKL Indonesia diseluruh tanah air,

c. Bahwa hanya dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 125 Tahun 2012.

Disamping itu, APKLI juga tegas menolak jika pemberian sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) selama lima (5) tahun juga diperuntukkan PKL asing. Oleh karena itu, APKLI mendesak Menteri Tata Ruang dan Agraria Ferry Mursidan Baldan segera menjelaskan kebijakan tersebut secara transparan bahwa sertifikat HGB hanya untuk PKL Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia.
“Tak boleh ada pembiayaan sepeserpun yang dibebankan kepada PKL untuk mendapatkan HGB tersebut, juga kapasitas atau jumlah HGB harus sepadan dengan jumlah PKL di daerah kabupaten dan kota diseluruh Indonesia sehingga tidak menimbulkan masalah baru diantara PKL sendiri,” tambah Ali Mahsun yang meyakini bahwa di Makam Raja Selaparang Lombok Timur NTB, Gajah Mada ‘Merumuskan Hamukti Palapa’ yang dikumandangkan di Trowulan Mojokerto Jawa Timur yang mengantarkan Kejayaan Majapahit pada abad XIV.

6. Memerintahkan DPP, DPW APKLI Propinsi, DPD APKLI Kabupaten/Kota, DPC APKLI Kecamatan, dan Paguyuban PKL untuk menolak dengan tegas diberlakukannya MEA per 31 Desember 2015 jika Negara RI, dalam hal ini Pemerintah RI dibawah Kepemimpinan Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Bapak Drs. Jusuf Kalla tidak melindungi ekonomi dan mata pencarian rakyat dan bangsa Indonesia sebagaimana disampaikan Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo pada Pembukaan Kongres Ke-20 Persatuan Insinyur Indonesia (KONGRES XX PII) di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2015, serta konsisten berada di garda depan untuk melindungi ekonomi dan mata pencarian rakyat khususnya 25 juta PKL diseluruh Indonesia dari segala bentuk penjajahan ekonomi oleh kongsi kapitalis multinasional dan atau bangsa asing dengan dalih dan alasan apapun, tidak terkecuali oleh liberalisasi ekonomi di Indonesia.

PKLI, lanjut Alu Mahsun tegas menolak kebijakan Presiden Jokowi yang tidak melindungi ekonomi dan mata pencarian rakyat menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Jelas dan tegas pelanggaran Pembukaan UUD 1945 bahwa Negara RI, dalam hal ini pemerintah RI wajib melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Bahkan, jika tetap dipaksakan, APKLI menuntut MPR RI segera menggelar Sidang Istimewa memberhentikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres RI. Jokowi-JK Jika tidak mau indahkan atau tidak mau taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dalam memimpin Indonesia, maka lebih arif dan bijaksana, segera mengundurkan diri secara legowo sebagai Presiden dan Wapres RI daripada semakin memperpuruk Indonesia yang saat ini alami krisis multidimensi.

“Sebab sejatinya, pemimpin itu hadir untuk sejahterakan rakyat yang dipimpin dengan adil dan merata, bukan sebaliknya menjajah, menindas atau menyengsarakan rakyatnya sendiri,” ujar Ali Deklarator Palapa Lima Indonesia – Golden Triangel Indonesia.

7. Memerintahkan DPP, DPW APKLI Propinsi, DPD APKLI Kabupaten/Kota, DPC APKLI Kecamatan, dan Paguyuban PKL diseluruh Indonesia untuk menolak dan atau melawan segala bentuk penjajahan dan atau penggerusan ekonomi dan mata pencarian rakyat khususnya ekonomi dan mata pencarian 25 juta PKL diseluruh Indonesia yang dilakukan oleh anak bangsa sendiri dan atau bangsa asing dan atau kongsi kapitalis multinasional, serta merebut kembali kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia dalam naungan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari cengkraman bangsa asing dan atau kongsi kapitalis multinasional.

“Pada Pembukaan Rapimnas III APKLI 19 Desember 2015 di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB yang lalu, selaku Ketua Umum DPP APKLI, saya telah memerintahkan jajaran pengurus APKLI dan PKL diseluruh tanah air untuk lakukan ‘Hamukti Palapa’, berjuang dan mengabdi sekuat tenaga dengan ikhlas untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari cengkraman bangsa asing.

Kedaulatan bangsa dan negara adalah harga mati tidak bisa ditawar-tawar lagi. Siapa saja yang merongrong atau merobeknya maka harus dilawan dan diusir dari bumi pertiwi Indonesia, baik bangsa asing dan atau anak negeri yang lacurkan diri ke asing. Tak boleh ada toleransi sedikitpun atas hal tersebut. Silahkan bangsa asing datang berekonomi di Indonesia, namun ada syaratnya. Hanya sebagai mitra ekonomi, tidak boleh infiltrasi, invasi dan menjajah ekonomi Indonesia. APKLI beserta PKL diseluruh Indonesia ada di garda depan merebut kembali kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia dari cengkraman bangsa asing.

Indonesia saat ini rindukan pemimpin bangsa yang inspiring, strong character, and risk taker atau golden triangel leader. Yaitu Sosok pemimpin yang memiliki ide dan gagasan besar yang mampu dan mau mengantarkan Indonesia ke labuan cita-cita luhur yang digariskan paran the founding father’s bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Sosok pemimpin yang berjuang dan mengabdi sekuat tenaga hanya untuk Indonesia, apapun resikonya. Sosok yang tak mudah tergoda apapun, termasuk godaan pelacuran yang ditawarkan bangsa asing. Demi rakyat, bangsa dan negara apapun dihibahkan, tak terkecuali penderitaan bahkan nyawa sekalipun. Indonesia rindukan Hamukti Palapa Pemimpin Bangsa, bukan ‘pelacuran’ atau penikmat kendurian kue negeri yang korbankan nasib dan masa depan bangsa dan negara. Juga bukan antek bangsa asing atau penjual negeri demi angkara murka puaskan diri sendiri atau golongan.

“Itulah sekelumit gambaran Kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada yang antarkan kejayaan Majapahit pada abad XIV. Akankah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Jaiz segera menghadirkannya untuk selamatkan Indonesia, untuk mengantarkan kejayaan Indonesia? Di tempat ini, di Makam Raja Selaparang Lombok Timur NTB inilah, berdasarkan sejarah yang ada, Gajah Mada merumuskan Sumpah Hamukti Palapa yang dikumandangkan di Trowulan Mojokerto Jawa Timur. Atas tekad bulat Sumpah Hamukti Palapa, Gajah Mada sebagai Mahapatih Majapahit mampu dan mau mengantarkan Kejayaan Majapahit pada abad XIV. Sebuah kejayaan nusantara sebagai negara bangsa yang digdaya seantero dunia. Bagaimana dengan Indonesia ke depan?” papar Ali Mahsun.

Rapimnas III APKLI 2015 juga telah memutuskan bahwa Munas V APKLI akan diselenggarakan paling lambat bulan Oktober 2016 dengan tuan rumah diantara 8 Propinsi dan akan ditetapkan oleh DPP APKLI, yaitu Jambi, Jawa Timur, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Rapimnas III APKLI dihadiri Ketua dan Sekretaris DPW APKLI se-Indonesia, DPD APKLI Kab/Kota se-NTB, Pimpinan Pusat OKP diantaranya, Ketua Umum DPP IMM Beni Pramula, Ketua Umum PP GPII Karman BM, Ketua Umum PP HIMMAH Aminullah Siagian, Sekjen DPP KNPI Sirajuddin Abdul Wahab, dan Ketua Presidium PMKRI Lidya Natalia Sartono, serta Direktur Eksekutif LBH Solidaritas Indonesia, MT Budiman. Turut hadir pula pejabat TNI-POLRI.

Rapimnas III APKLI dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur NTB Moh. Amin dan Prof. DR. Baharullah Akbar, MBA, CIPM Anggota VI BPK RI sebagai Keynote Sepeak. Pada acara tersebut ada Bazar Sembako Murah dan makan siang bersama 3000 PKL.

Ketua Umum DPP APKLI dr. Ali Mahsun, M. Biomed pada Pembukaan Rapimnas III APKLI Menganugerahkan Duta PKL Indonesia kepada Pimpinan OKP, diantaranya kepada:
1. Muhammad Rifai Darus, Ketua Umum DPP KNPI sebagai “Duta Pemuda Nasional PKL Indonesia”.
2. Karman BM, Ketua Umum PP GPII sebagai “Duta Pemuda Islam Nasional PKL Indonesia”.
3. Beni Pramula, Ketua Umum DPP IMM sebagai “Duta Mahasiswa Muhammadiyah Nasional PKL Indonesia”.
4. Aminullah Siagian, Ketua Umum PP HIMMAH sebagai “Duta Mahasiswa Alwashliyah Nasional PKL Indonesia.
5. Lidya Natalia Sartono, Ketua Presidium PP PMKRI sebagai “Duta Srikandi Nasional PKL Indonesia.