Dimyati: Kemenkumham Akan Segera Batalkan SK DPP PPP Kubu Romi

Foto: Antara

Jakarta,Sayangi.Com– Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Jakarta Dimyati Natakusumah mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM akan membatalkan SK Kepengurusan PPP muktamar Surabaya yang dipimpin oleh Romahurmuziy atau Romi.

“Disampaikan oleh mereka paling lambat dilaksanakan (pembatalan SK Kepengurusan muktamar Surabaya) tanggal 15,” kata Dimyati, usai bertemu perwakilan Kemenkumham di Jakarta, Senin (4/1/2016), seperti dikutip Antara.

Menurut Dimyati, perwakilan DPP PPP diterima oleh sejumlah pejabat Kemenkumham dan menghasilkan keputusan untuk membatalkan SK Kepengurusan PPP muktamar Surabaya.

“Putusan Mahkamah Agung sudah jelas mencabut SK kepengurusan yang ilegal, batal demi hukum. Dan pengesahan (SK Kepengurusan PPP muktamar Jakarta) itu tinggal menunggu kelengkapan,” kata Dimyati.

Mengutip Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Dimyati mengingatkan, pelaksanaan putusan MA harus dilakukan tiga bulan atau 90 hari setelah ditetapkan, dalam kasus ini akan jatuh pada 15 Januari mendatang.

“Paling lambat 15 Januari, tapi lebih cepat lebih baik,” ujarnya.

Dimyati menyatakan, pihaknya akan melengkapi pembayaran Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) untuk pengubahan kepengurusan dan AD-ART sebesar Rp10 juta dalam satu atau dua hari untuk mengesahkan SK kepengurusan.

Ia berjanji pihaknya akan merangkul seluruh kader PPP di Indonesia, termasuk hasil muktamar Surabaya, untuk bergabung dengan kepengurusan hasil muktamar Jakarta yang dipimpin oleh Djan Faridz sebagai ketua umum dan Dimyati Natakusumah sebagai sekretaris jenderal.

Menurutnya, komunikasi dengan seluruh kader PPP sudah dilakukan dan akan terus dilakukan untuk bergabung dalam kepengurusan yang baru.

“Sudah kami rangkul, di DPR kita rangkul, tidak ada recall, tidak ada pemecatan, mereka kader PPP. Yang warna hijau kita rangkul semuanya,” kata Dimyati.