Yuddy: Evaluasi Kementerian/Lembaga Tidak Berkaitan Reshuffle

Foto: menpan.go.id

Jakarta,Sayangi.Com– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan evaluasi kementerian/lembaga yang dilakukan kementeriannya pada akhir tahun 2015 tidak berkaitan dengan isu perombakan (reshuffle) kabinet.

“Kami tidak punya pretensi apapun antara tugas evaluasi yang kami lakukan dengan isu reshuffle kabinet. Dasar evaluasi kami adalah undang-undang, serta instruksi Presiden untuk melakukan ukuran kinerja instansi pemerintah,” kata Yuddy dalam jumpa pers di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (4/1).

Yuddy mengemukakan, resuffle kabinet sepenuhnya merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden. “Bisa saja (reshuffle) menteri dengan kinerja terbaik, atau mungkin menteri dengan kinerja terburuk tetapi dipertahankan karena memiliki keinginan dan effort untuk memperbaiki,” katanya.

Menurutnya, penilaian laporan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan bersifat sangat akademis, komprehensif, dan berlandaskan konstitusi serta bisa dipertanggungjawabkan. Dengan adanya penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diharapkan mampu memberikan lecutan semangat bagi setiap instansi untuk menjadi lebih baik. “Dengan adanya penilaian seperti ini, seharusnya mendorong untuk lebih baik lagi. Jadi sistemnya harus baik,” ucap Menteri Yuddy.

Seperti diketahui, pada pertengaham Desember 2015 Kemenpan-RB telah merilis hasil evaluasi yang dilakukan terhadap sejumlah kementerian/lembaga, yang hasilnya dapat diakses melalui website atau laman resmi Kementerian PAN-RB, www.menpan.go.id.

Kemenkeu Terbaik, Kejagung Terburuk

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2015, hanya ada empat kementerian/lembaga yang memperoleh nilai di atas 80 dan meraih predikat A, yakni Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kelautan Perikanan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

22 Kementerian/Lembaga mendapat nilai di atas 70 dan diberi predikat BB, antara lain Kemenpan-RB, Mahkamah Konstitusi, Kemendikbud, Kemenkes, LIPI, Kemendagri, dan Kemenlu. Selanjutnya, 39 kementerian/lembaga diberi nilai di atas 60 dengan predikat B, antara lain Kemenkum HAM, Kepolisian RI, Kementerian BUMN, Mahkamah Agung, Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial.

Sisanya sebanyak 16 Kementerian/Lembaga mendapat predikat CC karena hanya meraih nilai di bawah 60. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Sekjen DPR, Sekjen DPD, Markas Besar TNI, KPU, Lembaga Ombudsman, Kementerian UKM dan Koperasi, Kemenaker, Kemenpora, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kejaksaan Agung yang meraih nilai 50.02 atau paling rendah.

Seiring pengumuman hasil evaluasi tersebut, muncul isu bahwa evaluasi mencerminkan siapa saja menteri yang akan diganti presiden melalui reshuffle kabinet.

Namun menurut Yuddy, evaluasi itu dilakukan setiap tahun dan semata-mata bertujuan untuk mendorong perbaikan kinerja setiap kementerian/lembaga.

Dia menegaskan hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan karena dinilai berdasarkan berbagai variabel ukuran seperti sejauh mana masing-masing kementerian/lembaga memiliki perencanaaan serta bagaimana kualitas perencanaan itu, hingga bagaimana ukuran keberhasilan dari setiap perencanaan dan lainnya.

Evaluasi juga turut melibatkan instansi lain seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pusat Statistik.

“Hasil evaluasi bisa diperdebatkan dengan argumen, dan bisa dibuktikan secara ilmiah,” tutur dia.

Terkait dengan protes yang diutarakan Kejaksaan Agung atas peringkat evaluasi yang diberikan Kemenpan-RB, Yuddy mengatakan pihaknya telah mengundang perwakilan pihak Kejaksaan Agung untuk menjelaskan hasil evaluasi.

Yang terpenting kata dia, ada keinginan dari setiap kementerian/lembaga untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB, Muhammad Yusuf Ateh, menambahkan bahwa evaluasi tersebut belum dilakukan terhadap sejumlah kementerian/lembaga yang baru dibentuk dalam kabinet kerja seperti Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan sebagainya karena belum menyusun laporan kinerja.

“Untuk kementerian/lembaga baru, akan dievaluasi pada tahun 2016 ini,” ujar Ateh.