Presiden Setuju Bentuk Komite Nasional Keuangan Syariah

Foto: setkab

Jakarta,Sayangi.Com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui gagasan untuk membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah yang akan langsung dipimpin oleh Presiden dengan anggota pengarah beberapa menteri ditambah Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisioner OJK. Selanjutnya akan ditunjuk direktur eksekutif untuk mengembangkan berbagai aspek keuangan syariah.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, targetnya sesegera mungkin dan komite ini dibentuk dengan Peraturan Presiden (Perpres).

“Tadi ditugaskan kepada Seskab mempersiapkan Perpres segera. Ketua Dewan Pengarah adalah Presiden. Anggotanya Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, Menkeu, Menko Bidang Perekonomian, Menteri Agama, Menteri Koperasi, Menteri BUMN, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Sekretarisnya Menteri PPN/Kepala Bappenas. Direksinya kecil tetapi berorientasi profesional,” kata Sofyan Djalil kepada wartawan, usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (5/1) sore.

Menurut Sofyan, tugas komite ini adalah mengharmonisasi regulasi keuangan syariah. Ia menyebutkan, kalau untuk perbankan konvensional sudah ada OJK, tapi masalah wakaf, zakat, dan inovasi produk misalnya akan didorong oleh komite ini.

“Ini adalah keuangan inklusif. Banyak anggota masyarakat kita ingin agar keuangan syariah bisa lebih didorong,” kata Sofyan.

Sofyan menambahkan, yang perlu dilakukan adalah bagaimana pemanfaatan dana-dana keagamaan bisa lebih produktif dan profesional. Selain itu, juga untuk keperluan advokasi, promosi, dan hubungan eksternal.

“Itu yang akan dikerjakan nanti. Tetapi pekerjaan teknisnya akan dilakukan masing-masing pihak yang bertanggung jawab di bidangnya,” kata Sofyan.

Menurut Sofyan Djalil, pengembangan keuangan syariah Indonesia sat ini masih jauh di bawah potensi yang semestinya bisa dikembangkan.

“Kita jauh ketinggalan dibandingkan Malaysia,” ujarnya.