Romahurmuziy Ingin Penyelesaian Konflik Secara Bermartabat

Foto: Sayangi.Com/Emil

Jakarta,Sayangi.Com– Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya Muhammad Romahurmuziy berpendapat, konflik internal PPP selama lebih dari setahun terakhir berlangsung di tiga kamar.

“Ketiga kamar tersebut adalah kamar perdata, kamar tata usaha negara, dan kamar politik,” kata Romahurmuziy pada acara Tasyakuran Harlah ke-43 PPP dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di Gedung Serba Guna Kompleks DPR RI, di Kalibata, Jakarta, Selasa (5/1) malam.

Menurut Romi, sapaan Romahurmuziy, yang terjadi dalam setahun terakhir, konflik internal PPP berlangsung di dua kamar, yakni kamar perdata dan kamar tata usaha negara (TUN).

Dalam kamar perdata dan TUN tersebut, katanya, Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan tiga dari tujuh gugatan yang diajukan DPP PPP hasil Muktamar Jakarta.

Menindaklanjuti putusan MA tersebut, kata Romi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan akan mencabut surat keputusan Menkumham yang mengesahkan DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, dalam waktu secepatnya.

“Kalau Menkumham telah mencabut SK pengesahan DPP PPP Surabaya, maka jabatan saya sebagai ketua umum maupun jabatan Aunur Rofiq sebagai sekjen, maupun jabatan jajaran DPP PPP akan hilang. Kami taat azas, legowo” katanya.

Anggota Komisi III DPR RI ini mengemukakan, setelah konflik melalui kamar perdata dan kamar TUN, PPP akan memasuki kamar ketiga yakni kamar politik.

Penyelesaian bermartabat

Romi menyatakan, jika nanti Menkumham mencabut SK DPP hasil Muktamar Surabaya, pemerintah harus memberikan asas kepastian hukum kepada partainya. Sebab, Mukmatar Jakarta tidak sah karena dianggap tidak memenuhi kuorum.

Menurutnya, konflik PPP yang berlangsung selama lebih setahun ini wajib diakhiri secara bermartabat, jauh dari semangat saling menjatuhkan. Semua itu untuk memelihara kepercayaan konstituen partainya.

“Pencabutan tersebut secara otomatis mengembalikan PPP pada kepengurusan Muktamar hasil Bandung,” jelasnya.

Romi mengemukakan dua upaya yang dapat mengakhiri konflik internal PPP. Pertama, upaya hukum peninjauan kembali yang dinilai akan mengembalikan PPP ke relnya. Namun kelemahannya upaya ini membutuhkan waktu yang cukup lama, perlu sekitar delapan bulan lagi.

Sedangkan upaya kedua adalah dilaksanakannya Muktamar Islah. Cara ini bisa dilakukan jika semua pihak yang bersengketa mau duduk satu meja menyelesaikan konflik.

“Multamar Islah, atau apapun yang terbaik menyelesaikan persoalan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” katanya.