Bela Yuddy, JK Sebut Publikasi Evaluasi Kementerian Bentuk Transparansi

Foto: Sayangi.Com/Emil

Jakarta,Sayangi.Com– Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), mengatakan publikasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian merupakan salah satu upaya transparansi oleh pemerintah.

“Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah transparan. Nanti kalau tidak transparan, pengamat mengkritik. Sekarang transparan masih dikritik juga. Jadi pilih mana, transparan atau tertutup?” kata JK, di Jakarta, Rabu (6/1).

Menurut JK, penyampaian laporan kinerja akuntabilitas tahunan tersebut mirip penyerahan rapor siswa sekolah, dengan harapan akan ada perbaikan bagi kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah provinsi yang mendapat predikat di bawah kategori A.

“Ini kan seperti Adipura, Kalpataru, penghargaan koperasi, apa bedanya? Biasa saja supaya ada perbaikan, namanya saja akuntabilitas,” ujar JK.

Yang Dinilai Instansinya

JK meminta para pimpinan kementerian dan lembaga tidak gaduh karena penilaian itu adalah kegiatan rutin dari kementerian PAN-RB pimpinan Yuddy.

Menurut JK, Yuddy Chrisnandi telah melapor kepadanya dan Presiden Joko Widodo untuk mengumumkan hasil kinerja kementerian dan lembaga pemerintah kepada publik.

“Ini bukan menteri yang dinilai, jangan lupa ya, tetapi instansinya yang dinilai. Kalau menteri itu ya Presiden yang menilai. Jadi bukan dikatakan yang jelek Jaksa Agung-nya, tetapi yang dinilai itu instansinya,” jelas JK.

Menurut JK, penilaian terhadap instansi kementerian dan lembaga yang buruk tidak selalu disebabkan kinerja seorang menteri, melainkan bisa disebabkan oleh jajaran di bawahnya.

“Jadi, mungkin saja yang salah bukan menterinya. Mungkin sekjennya, dirjennya, kepala bironya, tetapi bahwa tanggung jawab itu ada di menteri, memang iya,” katanya.

JK juga menegaskan bahwa publikasi penilaian tersebut tidak berhubungan dengan wacana perombakan (reshuffle) kabinet yang berkembang saat ini.

“Tidak ada hubungannya dengan reshuffle,” kata JK.

Dalam kesempatan terpisah, Rabu (6/1) pagi, Presiden Jokowi menegaskan bahwa yang berhak menilai kinerja menteri-menteri adalah presiden. “Itu prinsip,” kata Jokowi kepada wartawan.