Agus Hermanto Tegaskan Belum Ada Surat Pergantian Fraksi Golkar DPR

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.Com– Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyatakan belum ada surat pergantian pimpinan Fraksi Partai Golkar (FPG) ke pimpinan DPR, sehingga Ketua FPG masih tetap Ade Komaruddin dengan Sekretaris Bambang Soesatyo.

“Belum ada surat penggantian pimpinan Fraksi Partai Golkar. Yang ada surat penggantian Ketua DPR, dari Setya Novanto kepada Ade Komaruddin,” kata Agus di Jakarta, Rabu (6/1).

Terkait beredarnya informasi bahwa Setya Novanto telah mengajukan surat perombakan Fraksi Golkar, termasuk penggantian Ketua Banggar DPR RI dari Ahmadi Noor Supit kepada Kahar Muzakkir, Agus Hermanto mengaku tidak mengerti dengan isu tersebut.

Secara terpisah, seperti dikutip Antara, Sekretaris FPG DPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada proses administrasi tentang pengesahan Novanto sebagai Ketua FPG.

Menurut Bambang, hingga saat ini posisi Sekretaris FPG DPR juga belum diganti sehingga masih dijabat olehnya.

“Setahu saya, sampai hari ini ketua fraksinya masih Akom (Ade Komarudin) dan sekretarisnya belum ada pergantian,” kata Bambang.

Bambang mengaku mendengar kabar bahwa Setya Novanto setelah menerima mandat untuk menjadi Ketua FPG, dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, ia langsung merombak komposisi FPG DPR. Salah satu pergantian posisi yang hangat jadi perbincangan adalah Kahar Muzakkir menggantikan Ahmadi Noor Supit sebagai Ketua Badan Anggaran DPR.

“Belum ada perubahan posisi ketua dan sekretaris FPG, termasuk pimpinan Banggar masih tetap,” kata Bambang.

Bambang mengemukakan, merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan Tata Tertib DPR, mekanisme pergantian pimpinan fraksi harus dilakukan melalui surat dari pimpinan pusat parpol terkait ke pimpinan DPR.

“Kalaupun surat itu sudah ada, proses selanjutnya adalah pembahasan di rapat pimpinan dan Badan Musyawarah DPR. Dari situ baru diagendakan pembacaan atas struktur kepengurusan yang baru di sidang paripurna DPR,” katanya.

Sementara itu, menurut Bambang, keputusan tentang ketua dan sekretaris fraksi yang baru harus ditandatangani ketua DPR. Namun, persoalannya sampai saat ini belum ada ketua DPR definitif setelah mundurnya Novanto.

“Surat itu tidak bisa ditandatangani oleh Plt Ketua DPR dan harus ada tanda tangan Ketua DPR definitif dengan nomor surat resmi dari Sekretariat Jenderal DPR. Mekanisme ini diatur dalam Tatib dan UU MD3,” kata Bambang.