PBB Pertimbangkan Sanksi Baru Untuk Korea Utara

Foto: AFP

New York, Sayangi.Com– Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan suara bulat mengutuk keras Korea Utara setelah negara itu melakukan uji nuklir, yang merupakan uji keempat sejak 2006.

Seperti dikutip BBC.Com, pejabat Dewan Keamanan PBB di New York, Rabu (6/1) waktu setempat,  menyatakan bahwa uji nuklir tersebut melanggar resolusi PBB dan merupakan “ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional”. Dewan Keamanan PBB berjanji akan merumuskan sanksi lanjutan terhadap Pyongyang.

Sebelum ini, PBB telah menjatuhkan sanksi terhadap 20 lembaga dan individu dari Korea Utara, menyusul uji nuklir Korea Utara yang dilakukan pada 2006, 2009, dan 2013,

Pemerintah di Pyongyang pada Rabu (6/1) mengumumkan telah meledakkan bom hidrogen pertama mereka, yang diklaim memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan uji bom atom sebelumnya.

Namun sejumlah ahli meragukan klaim Korea Utara dengan mengatakan negara ini belum memiliki kemampuan menggelar uji ledakan bom hidrogen.

Sementara itu di Washington, juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, mengatakan bahwa analisis awal memperlihatkan inkonsistensi atas klaim Korea Utara.

Ia mengatakan Korea Utara akan mengalami isolasi lebih jauh jika terus melakukan “langkah-langkah provokatif”, termasuk di antaranya dengan melakukan uji penembakan rudal balistik.

Menurutnya, penasehat keamanan nasional Susan Rice tengah membahas respons Washington dengan para pejabat tinggi Cina.

Sikap Negara Tetangga

Negara-negara tetangga Korea Utara (Korut) Rabu kemarin mengutuk tes bom hidrogen yang diumumkan Pyongyang dan meminta PBB agar bertindak terhadap Korut, yang selama ini sudah mendapatkan sanksi berat internasional.

“Tes nuklir yang dilakukan Korea Utara merupakan ancaman serius terhadap keamanan bangsa kami dan kami pasti tidak menoleransi ini,” kata Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Tokyo.

Abe menambahkan menambahkan bahwa negaranya akan berusaha untuk mengkoordinasikan segala upaya di antara anggota PBB untuk menangani tindakan Korut.

Dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan Nasional negaranya setelah berita soal uji coba nuklir itu muncul, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye menyebut tes bom hidrogen itu sebagai “provokasi serius”. Park meminta agar sanksi berat dijatuhkan kepada Pyongyang.

Belum ada tanggapan langsung dari Pemerintah Tiongkok, namun, melalui tajuk rencananya, kantor berita resmi Xinhua mengatakan tindakan itu “sangat disesalkan” dan melanggar resolusi PBB.

Menurut tajuk itu: “Membahayakan Asia Timur Laut tidak baik bagi negara-negara tetangga, bahkan bagi Korea Utara sendiri, yang sudah berjanji akan memajukan pembangunan ekonominya.”