KPK Kembali Periksa Delapan Anggota DPRD Banten

Jakarta, Sayangi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa delapan anggota DPRD Banten dalam penyidikan perkara dugaan suap pengesahan APBD Banten 2016 terkait pembentukan Bank Daerah Banten.

Delapan anggota DPRD Banten tersebut adalah Fitroh Nur Ikhsan, Hadi Safari, Ahcmad Fauzi, Yayat Supriatna, Sopwan, Kuswandi, Andra Soni dan Yoyon Sujana.

“Delapan anggota DPRD Banten dipanggil untuk tersangka RT (Ricky Tampinongkol),” kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Selasa.

Pada Senin (11/1), KPK juga sudah memeriksa delapan anggota DPRD Banten lain yaitu Ananta Wahanan, H Iman Sulaiman, Ade Suryana, Sri Hartati, Adde Rosi Khoerunnisa, Hasan Maksudi, A. Zaini dan Muhlis sebagai saksi Ricky.

Seusai pemeriksaan, Adde Rosi Khoerunnisa yang juga menantu mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengaku tidak pernah menerima suap apapun dari Ricky.

Padahal pada pemeriksaan Kamis (7/1), Gubernur Banten Rano Karno mengakui bahwa Ricky pernah melaporkan ada permintaan Rp10 miliar dari anggota DPRD Banten untuk pembentukkan Bank Daerah Banten.

“Kalau saya secara pribadi tidak pernah terima apapun dari BDG (Banten Global Development). Tanya saja ke penyidik, yang penting penjelasan saya sudah saya sampaikan ke penyidik. Kami tidak pernah terima atau pun tahu,” kata Adde Rosi pada Senin (11/1).

Adde pun mengungkapkan sejak awal, partai pendukungnya yaitu Golkar menolak pembentukkan Bank Daerah Banten.

“Yang pasti Golkar menolak. Saya tidak tahu detail karena saya sudah sampaikan saya jarang ikuti rapat-rapat. Saya tidak tahu detail karena Golkar dari awal nolak. Kami tolak pada pengesahan,” tambah Adde.

KPK sudah menetapkan anggota Komisi III Bidang Keuangan dan Aset DPRD Banten Tri Satriya Santosa dan Wakil Ketua DPRD Banten SM Hartono sebagai tersangka dugaan penerima suap, sedangkan tersangka pemberi suap adalah Direktur Utama PT Banten Global Development Ricky Tampinongkol sejak 2 Desember 2015. (An)