Presiden Ingin Bunga Bank 4-6 Persen Seperti di Negara Lain

Jakarta, Sayangi.Com– Presiden Joko Widodo mengingatkan industri jasa keuangan, khususnya perbankan, agar tidak bersikap seperti di masa lalu yang menetapkan suku bunga untuk usaha kecil sampai di atas 20% namun untuk korporasi besar diberi bunga 11-12 persen.

“Apa benar? Apa adil? Gap akan semakin besar, gini ratio akan semakin meningkat. Gini ratio kita tahun 2014, menurut Bank Dunia 0,41, itu lampu kuning menuju merah,” kata Presiden saat bertemu dengan para pelaku industri jasa keuangan, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (15/1) pagi.

Presiden ingin semakin banyak korporasi yang maju, semakin banyak konglomerat di Indonesia. Tetapi yang kecil-kecil, katanya, juga perlu diurus agar mereka meningkat, mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah.

“Kita minta seperti itu. Mereka juga harus diurus. Karena itu, tahun ini kita beri subsidi dari APBN sepuluh koma sekian triliun untuk subsidi agar bunga KUR jatuh pada angka 9% dari 22%,” kata Jokowi.

Presiden mengingatkan para pelaku industri jasa keuangan bahwa sekarang kita sudah masuk di era kompetisi. Karena itu, siap atau tidak siap, industri keuangan harus mampu bersaing.

Karena itu, kata Presiden, industri jasa keuangan kita harus efisien. Entah itu BPR, BPD, bank swasta, bank BUMN, mau tidak mau harus menyiapkan diri menuju era kompetisi ini.

Menurutnya, kalau negara lain bunga bank hanya 4%, 5%, 6%, di Indonesia nanti harus seperti itu.

“Siap-siap perbankan, entah jurusnya seperti apa, pasti akan saya cari, pasti akan saya paksa. Entah dengan trigger subsidi, seperti KUR yang dulu bunganya 22%-23%,” kata Jokowi.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Gubernur BI Agus Martowardojo, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad.

Titip Dana Desa

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menitipkan kepada seluruh industri jasa keuangan terkait dengan Dana Desa. Tahun lalu pemerintah mentransfer dana desa Rp20,7 triliun ke 74 ribu desa. Sedangkan tahun ini, pemerintah akan mentransfer dana desa sekitar Rp47 triliun, meningkat dua kali lebih.

Menurut Presiden, mengingatkan agar uang itu tidak kembali lagi ke Jakarta, sehingga benar-benar memberikan dampak besar terhadap daya beli, kesejahteraan, dan ekonomi di pedesaan.

Presiden mengutip imbauannya saat beberapa waktu lalu bertemu dengan 3 ribu kepala desa, di Boyolali, Jawa Tengah. Ia berpesam agar uang itu digunakan untuk infrastruktur yang bersifat padat karya, seperti jalan atau irigasi.

“Gunakan material yang ada di desamu, sehingga keluar masuk uang antar orang ke orang di desa itu saja. Uang itu akan muter terus, kekurangannya bisa saya cek, tahun ini dilanjutkan, tahun depan dilanjutkan, disimpan di industri jasa keuangan di daerah, di BPR sehingga uang akan muter terus disitu,” kata Jokowi.