KPK Geledah Tiga Lokasi Terkait Kasus Suap Damayanti

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.Com– Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi terkait kasus dugaan suap atau penerimaan hadiah yang diterima anggota DPR untuk mengamankan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.

“Dalam rangka pengembangan penyidikan, KPK menggeledah di tiga lokasi,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/1).

Penggeledahan pertama dilakukan di tiga ruangan anggota Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, yaitu ruang kerja Damayanti Wisnu Putranti dari fraksi PDI-Perjuangan, Budi Supriyanto dari fraksi Partai Golkar, dan Yudi Widiana dari fraksi PKS.

Penggeledahan kedua dilakukan di Direktorat Jenderal Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di kawasan Kebayoran Baru. Ketiga, di PT WTU (Windu Tunggal Utama) di daerah Blok M Jakarta Selatan.

Menurut Yuyuk, dari tiga lokasi itu penyidik KPK menyita sejumlah barang berupa dokumen dan barang elektronik.

Saat hendak menggeledah ruang kerja Yudi Widiana di ruang Fraksi PKS, penyidik KPK sempat berdebat dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang juga berasal dari fraksi PKS.

Fahri Hamzah marah melihat penyidik KPK yang hendak menggeledah turut membawa aparat brimob dengan senjata laras panjang. 
Penyidik KPK dan Fahri Hamzah sempat adu mulut dengan nada tinggi, namun akhirnya Fahri mengalah dan penggeledahan dilanjutkan.

Terkait insiden itu, Yuyuk mengaku belum mengklarifikasi ke penyidik. Namun, ia menyatakan, proses penggeledahan KPK di DPR sudah sesuai prosedur, tidak berbeda dengan penggeledahan sebelumnya.

Yuyuk juga belum mau menjelaskan kaitan Budi Supriyanto dan Yudi Widiana dalam kasus ini sehingga ruang keduanya harus digeledah.

“Penyidik mendalami dari pemeriksaan tersangka, penyidik menduga ada jejak-jejak tersangka sehingga perlu dilakukan penggeledahan di ruang tersebut. Biarkan penyidik bekerja dulu,” kata Yuyuk.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya telah menetapkan Damayanti Wisnu Putranti dan dua orang stafnya yaitu Julia Prasetyarini(UWI) dan Dessy A Edwin (DES) sebagai tersangka dugaan penerimaan suap, yang totalnya mencapai 99.000 dolar AS.

Atas perbuatan itu, ketiganya disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Uang tersebut diduga berasal dari Direktur PT WTU Abdul Khoir (AKH). Total komitmen Khoir adalah sebesar 404.000 dolar AS sebagai fee agar PT WTU mendapat proyek-proyek di bidang jasa konstruksi yang dibiayai dana aspirasi DPR di provinsi Maluku yang dicairkan melalui Kementerian PUPR.

Pada 2016, di wilayah II Maluku yang meliputi Pulau Seram akan ada 19 paket pekerjaan yang terdiri dari 14 jalan dan 5 jembatan dan masih dalam proses pelelangan.

Atas perbuatan tersebut, Abdul Khoir disangkakan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Penyidik KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada keempatnya pada Rabu (13/1) malam, dan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, keempatnya ditahan selama 20 hari ke depan.