Presiden dan Pimpinan Lembaga Negara Sepaham Perlunya Revisi UU Terorisme

Foto: humas setkab

Jakarta,Sayangi.Com– Presiden Jokowi menjadi tuan rumah pertemuan konsultasi sekaligus silaturahmi para pimpinan lembaga negara, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/1) siang.

Pertemuan konsultasi itu membahas enam masalah besar, yakni pencegahan terorisme, Masyarakat Ekonomi ASEAN, keberhasilan pilkada serentak, penyelesaian HAM berat masa lalu, amnesti untuk gerakan politik baik di Aceh maupun di Papua, dan haluan negara untuk pembangunan jangka panjang.

“Alhamdulillah, semua pimpinan lembaga negara berkomitmen untuk mencari penyelesaian bersama dalam waktu yang secepat-cepatnya,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers, usai pertemuan konsultasi tersebut.

Saat menyampaikan keterangan pers, Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla, Ketua DPR Ade Komarudin, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP.

Saat ditanya tentang apakah UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan direvisi, Presiden mengatakankan, yang dibahas dalam forum konsultasi tersebut baru pembahasan awal.

Jika mendesak lewat Perppu

Apa yang dijelaskan oleh Presiden Jokowi dibenarkan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPR Ade Komarudin.

“Bukan kesepakatan, hampir sepaham. Kira-kira begitu. Ini bukan mengambil keputusan,” kata Zulkifli Hasan, saat ditanya wartawan usai pertemuan konsultasi dengan Presiden dan para pimpinan lembaga negara.

Menurut Zul, hampir semua pimpinan lembaga negara mengemukakan perlunya merevisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme dan UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

“Orang latihan untuk teror belum ada pasalnya, itu Polri minta. Kemudian warga Indonesia yang pergi ke kawasan konflik di luar negeri belum ada dasar hukumnya untuk ditindak, misalnya yang ikut ke Suriah. Nah, itu perlu dilengkapi,” kata Zulkifli Hasan.

Zulkifli berpendapat, jika Presiden menganggap terlalu lama waktu untuk melakukan revisi UU, maka bisa mengeluarkan Peraturan Pengganti UU (Perppu).

Hal senada disampaikan Ketua DPR Ade Komarudin. Menurutnya, jika ada kegentingan memaksa, pemerintah bisa mengeluarkan Perppu.

“Kami setuju untuk dilakukan revisi, cuma kami juga memberikan pandangan bahwa revisi itu memerlukan waktu, karena memang prosedur dan tahapan-tahapan harus dilalui. Kalau memang revisi, maka inisiatif dari pemerintah beberapa pasal mengenai revisi tersebut,” kata Akom.