Wapres: Ketimpangan Lebih Berbahaya dari Melambatnya Pertumbuhan

Jakarta, Sayangi.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan bahwa ketimpangan atau kesenjangan tingkat pendapatan di masyarakat lebih berbahaya daripada persoalan melambatnya pertumbuhan perekonomian.

“Masalah sosial juga ada hubungannya dengan kondisi ekonomi, yaitu ketimpangan yang harus diperbaiki,” kata Jusuf Kalla (JK) saat menjadi pembicara dalam acara News Forum Redaksi Indonesia 2016: Challenges and Opportunities di MNC News Center di Jakarta, Kamis.

Menurut JK, banyak negara lebih menghadapi masalah lebih karena ketimpangannya yang melonjak dibandingkan dengan masalah melambatnya pertumbuhan.

Wapres juga mengingatkan bahwa media massa dapat mengubah gaya hidup banyak orang, seperti tayangan sinetron hanya menampilkan kondisi rumah mewah dan hidup glamor secara terus-menerus, maka masyarakat lama kelamaan juga bisa melupakan masalah sosial seperti persoalan kekumuhan di banyak daerah.

“Apa akibatnya, terjadi kesenjangan yang lebih berbahaya daripada masalah pertumbuhan itu sendiri,” katanya.

Kalla juga mengingatkan bahwa “gini ratio” (nilai ketimpangan di suatu wilayah/negara) di Republik Indonesia adalah sekitar 0,41-0,43, padahal “Arab Spring” (revolusi di Timur Tengah) terjadi saat “gini ratio” kawasan tersebut ada di kisaran 0,45.

Terkait dengan masalah perekonomian global, Wapres menyatakan bahwa yang efek melemahnya ekonomi global memberikan dampak yang berbeda-beda, seperti yang terjadi di pulau Kalimantan dan Sumatera berbeda dengan efek di Jawa. 

Sedangkan akibatnya secara nasional, ujar dia, membuat pertumbuhan nasional menjadi melemah serta tidak mencapai target.

Sedangkan terkait dengan harga minyak dunia yang terus menurun, Wapres menyatakan bahwa hal itu juga berdampak seperti anggaran Arab Saudi yang menderita defisit anggaran hingga sekitar 20 persen per tahun. “Kalau lima tahun seperti ini bisa bangkrut,” katanya.

JK menganalisis bahwa penurunan harga minyak terjadi karena sebelumnya OPEC (organisasi negara-negara pengekspor minyak) pernah berupaya membatasi produksi minyak agar harga naik, tetapi akibatnya negara-negara anggota OPEC kehilangan “market share” (ceruk pasar). “Ditambah dengan ISIS dan Irak menjual minyak murah untuk kebutuhan perang mereka,” kata Jusuf Kalla.

Bagi Indonesia, lanjutnya, harga minyak yang terus menurun juga berdampak kepada berkurangnya beban subsidi di anggaran negara, tetapi hal itu juga dinilai membuat pendapatan negara juga menurun.

Kalla juga memaparkan ada empat permasalahan di bidang perekonomian yang dihadapi secara nasional, yaitu di sektor finansial atau keuangan, infrastruktur-logistik, birokrasi, dan energi.

JK berpendapat, kelemahan itu seperti di sektor keuangan bukan karena banyaknya bank, tetapi lebih karena persaingan yang tinggi sehingga mengakibatkan bunga juga berpotensi tinggi.

Sementara itu, CEO MNC Group Hary Tanusoedibjo menyebutkan, ada artikel yang menyebutkan bahwa harga minyak turun terendah selama sekitar 13 tahun terakhir adalah karena konspirasi dari negara-negara Timteng dan Barat guna menjatuhkan Rusia. (Ant)