Masinton Tuding Surya Paloh, NasDem Somasi Fraksi PDIP

Foto: Antara

Jakarta,Sayangi.Com– Fraksi Partai NasDem melayangkan surat somasi kepada pimpinan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di DPR terkait pernyataan anggota Komisi III DPR dari PDIP, Masinton Pasaribu, dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung M. Prasetyo pda Rabu (20/1) kemarin.

Surat somasi tertanggal 21 Januari 2015 itu ditandatangani oleh Ketua F-NasDem DPR Victor Laiskodat dan Sekretaris Syarief Abdullah Alkadrie. Pada bagian pengantar surat disebutkan bahwa dalam rapat tersebut Masinton Pasaribu menyatakan: “mengingatkan Prasetyo (Jaksa Agung) bahwa dalam kasus-kasus Freeport dan Mobile 8 ada pertarungan antar geng dan dalam Mobile 8 ada pertarungan Surya Paloh dan Hari Tanoe.”

Atas pernyataan Masinton tersebut, Fraksi NasDem menyatakan:
1. Pernyataan tersebut menyesatkan dan bukan berdasar pada fakta.
2. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak mempunyai hubungan dengan penanganan perkara-perkara di Kejaksaan Agung.
3. Pernyataan itu sudah mencederai hubungan baik yang telah berjalan antara Partai NasDem dan PDI-P.
4. Mempertanyakan apakah pernyataan tersebut merupakan sikap pimpinan fraksi PDIP

Melalui surat itu, Fraksi Partai Nasdem meminta kepada Pimpinan Fraksi PDIP untuk menegur Masinton Pasaribu dan kepada yang bersangkutan untuk menarik pernyataannya dan meminta maaf melalui media massa baik cetak maupun elektronik, selambat-lambatnya dalam waktu 3×24 jam setelah surat ini diterima.

Selanjutnya ditegaskan: “Bila tidak mendapatkan permohonan maaf, maka kami akan menempuh upaya hukum dan upaya-upaya lain yang dianggap perlu.”

Surat Fraksi NasDem tersebut ditembuskan ke Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi III DPR, Ketua Umum DPP PDIP dan Sekjen DPR RI.

Masinton Tak Akan Minta Maaf

Saat ditanya pendapatnya tentang surat protes yang dilayangkan Fraksi NasDem tersebut, Masinton Pasaribu menegaskan bahwa ia tidak akan meminta maaf atas pernyataannya dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung.

Menurutnya, apa yang disampaikan saat raker dengan Jaksa Agung itu normatif. Fraksi NasDem seharusnya bisa menghargai pendapat yang ia sampaikan.

“Pernyataan dalam rapat di DPR itu dijamin undang-undang. Anggota DPR punya hak imunitas sesuai Pasal 224 UU MD3,” kata Masinton, Kamis (21/1).

Masinton berharap bahwa pernyataannya dalam raker tersebut tidak akan menimbulkan persoalan antara PDI Perjuangan dan Nasdem.