Golkar Kubu Aburizal Resmi Dukung Pemerintah dan Siap Gelar Munaslub

Foto: Antara

Jakarta, Sayangi.Com– Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie resmi mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Deklarasi dukungan itu dibacakan di hadapan Wapres Jusuf Kalla (JK) dan tiga menteri kabinet, pada acara penutupan Rapimnas Golkar di Jakarta Convention Center, Senin (25/1) malam.

“Partai Golkar mendeklarasikan diri mendukung dan bersama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang demi kesejahteraan rakyat,” kata Wakil Ketua Panitia Rapimnas Yorrys Raweyai, yang membacakan deklarasi tersebut didampingi oleh para ketua DPD I Golkar se-Indonesia.

Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie selanjutnya menyerahkan plakat deklarasi dukungan tersebut kepada Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang didampingi oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Wapres Jusuf Kalla, yang merupakan sesepuh Golkar dan mantan Ketua Umum DPP Golkar 2004-2009, terlihat tersenyum dari tempak duduknya menyaksikan pembacaan deklarasi dukungan tersebut.

Dalam pidatonya, Aburizal Bakrie mengatakan bahwa deklarasi dukungan kepada Pemerintah itu sesuai dengan doktrin kekaryaan yang melekat pada Partai Golkar sejak didirikan 51 tahun lalu.

Menurut Aburizal, dukungan ini akan disempurnakan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan digelar paling lambat pada Juni 2016.

“Dukungan ini akan kami sahkan di Munaslub, karena pada Munas di Bali, Golkar menyatakan berada di luar pemerintahan,” ujar Aburizal.

Selain menyatakan dukungan kepada Pemerintah, kata Aburizal, Rapimnas Golkar yang berlangsung sejak Sabtu (23/1) malam juga menetapkan dua putusan strategis lainnya. Pertama, kesepakatan untuk menyelenggarakan Munaslub selambat-lambatnya pada bulan Juni 2016. Kedua, keinginan untuk melakukan kembali amandemen UUD 45, terutama terkait dengan pasal-pasal dalam batang tubuh yang dinilai tidak sesuai lagi dengan mukadimah UUD 45. Juga semangat untuk merevisi sejumlah undang-undang, seperti UU Politik, Minerba, dan Perbankan.