Pungutan Hasil Perikanan Naik Hingga 1000%, Nelayan Meradang

Jakarta, Sayangi.com – Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) wilayah DKI Jakarta mengkritik keras langkah pemerintah yang menaikkan pungutan hasil perikanan (PHP) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Apalagi kenaikan PHP mencapai hingga mencapai 1000 persen.

Ketua HNSI wilayah DKI Jakarta, H. Yan M. Winatasasmita mengatakan, langkah pemerintah menaikkan pungutan hasil perikanan itu yang terlalu besar akan membuat nelayan semakin nelayan. Bahkan penaikan yang sangat tinggi akan membuat nelayan bangkrut.

Yan mengacu pada langkah pemerintah yang menaikkan PHP melalui PP No. 75 Tahun 2015, dimana salah satunya adalah PHP atas ijin pengangkapan ikan untuk kapal penangkapan ikan dengan beberapa rincian. Yaitu, skala kecil dari 1,5 % menjadi 5% (naik 333%), skala menengah, dari 2% menjadi 10% (naik 800%), dan skala besar dari 2,5% menjadi 25% (naik 1000%).

Yan menuturkan, dalih pemerintah di balik langkah itu hanya karena hasil tangkapan ikan di laut Indonesia yang dinilai melimpah. Sayangnya, langkah itu tidak pernah diperbincangkan dengan pengusaha pemilik kapal dan stake holders.

“Pemerintah harusnya berpikir secara matang kalau kebijakan PP 75 Tahun 2015 itu diterapkan, maka dampaknya pengusaha pemilik kapal akan bangkrut. Sebab mereka tidak bisa mengoperasionalkan kapalnya lagi dan membuat nelayan banyak yang menganggur,” kata Yan di Jakarta, Rabu (3/2/2016).

“Kalau satu kapal mempunyai 20 orang ABK kira-kira 2,5 juta ABK akan menganggur kalau 1 ABK mempunyai keluarga 4 orang berarti 10 Juta orang bertambah miskin bagaimana nelayan dan keluarganya bisa sejahtera.”

Belum lagi kata dia, dampak usaha perikanan lainnya seperti kegiatan pemasaran ikan dan pengelolaan ikan yang di dalamnya melibatkan jutaan orang dan akan menganggur karena kegiatan penangkapan ikan berhenti.

Jadi kata dia, pemerintah harus berpikir objektif. Sebab, selama ini yang mensejahterakan nelayan adalah pengusaha pemilik kapal. Sementara pemerintah belum mempunyai andil yang cukup besar dalam mensejahterakan dan memberikan bantuan yang menyentuh anak buah kapal (ABK), termasuk nelayan dan keluarganya.

“PP 75 tahun 2015 telah menunjukkan corak kebijakan ekonomi kelautan dan perikanan hanya dapat berhasil dalam skala kegiatan usaha pemodal besar. Celakanya lagi pungutan PHP PNBP naik 1000% justru dikeluarkan di saat pemerintah belum memastikan terlaksananya perlindungan hak-hak nelayan.”