Jumat Keramat, RJ Lino Penuhi Panggilan KPK

Jakarta, Sayangi.Com– Mantan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Joost Lino memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010.

Lino yang tiba pada pukul 09.20 dengan mengenakan jaket kulit dan ditemani oleh kuasa hukumnya Maqdir Ismail tidak berkomentar kepada wartawan dan langsung masuk ke ruang tunggu Gedung KPK.

“Pokoknya yang penting sekarang beliau sudah datang. Siap untuk dilakukan pemeriksaan, nanti kita lihat hasil pemeriksaannya,” kata Maqdir di gedung KPK Jakarta, Jumat (5/2).

Maqdir mengaku kondisi kesehatan kliennya masih tidak terlalu baik.

“Kondisinya masih tidak terlalu baik, tapi beliau tetap datang,” kata Maqdir.

Maqdir juga enggan berkomentar megnenai kemungkinan penahanan Lino di hari Jumat Keramat.

“Nanti saja kita lihat,” ungkap Maqdir singkat saat ditanya mengenai kemungkinan Lino ditahan oleh KPK.

Ia seharusnya diperiksa sebagai tersangka oleh KPK pada Jumat (29/1) lalu, namun Lino tidak memenuhi panggilan itu karena terkena serangan jantung dan dirawat di RS Jakarta Medical Center hingga Selasa (2/2).

Kamis (4/2) kemarin, Lino juga menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobile crane di PT Pelindo II.

Seperti diketahui, pada 15 Desember 2015 lalu, KPK menetapkan RJ Lino sebagai tersangka karena diduga memerintahkan pengadaan 3 “quay container crane” (QCC) dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd.) dari China sebagai penyedia barang.

Pengadaan 3 unit QCC tersebut dinilai tidak disesuaikan dengan persiapan infrastruktur yang memadai (pembangunan powerhouse), atau dengan kata lain sangat dipaksakan dan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang oleh RJ Lino selaku Dirut PT Pelindo II demi menguntungkan dirinya atau orang lain.

berdasarkan Laporan Audit Investigatif BPKP atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan 3 Unit QCC Di Lingkungan PT Pelindo II (Persero) Tahun 2010 Nomor: LHAI-244/D6.02/2011 Tanggal 18 Maret 2011, terdapat potensi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya 3.625.922 dolar AS (sekitar Rp50,03 miliar).

Berdasarkan analisa perhitungan ahli teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyatakan bahwa analisa estimasi biaya dengan memperhitungkan peningkatan kapasitas QCC dari 40 ton menjadi 61 ton, serta eskalasi biaya akibat dari perbedaan waktu

Lino sendiri mengklaim sudah mengambil kebijakan yang tepat terkait pengadaan crane dan menyebut dirinya pantas diberi penghargaan lantaran sudah berhasil membeli alat yang dipesan dengan harga yang murah.

Menurut Lino, proyek tahun anggaran 2010 itu sebenarnya memiliki nilai sekitar Rp 100 miliar. Alat yang dibeli itu sudah dipesan sejak 2007 namun sejak tahun 2007 proses lelang selalu gagal hingga akhirnya dia mengambil kebijakan untuk melakukan penunjukan langsung.

KPK menyangkakan RJ Lino melakukan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yaitu perbuatan menyalahgunakan hukum dan kewenangan dan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Ancamannya adalah pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.