Sanusi: Misi Kita Bagaimana Ahok Tidak Jadi Gubernur Lagi

Foto: Sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra Mohamad Sanusi serius melakukan sosialisasi sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Dalam waktu dekat timnya akan memasang 20 ribu spanduk di sejumlah titik Jakarta bertuliskan “Teman Kita Semua”.

“Kalau partai perintahkan saya maju saya akan maju. Tapi, kalau partai meminta saya tidak maju saya akan patuh. Siapapun didukung partai saya akan dukung bulat-bulat untuk memenangkannya. Misi kita adalah bagaimana Ahok tidak jadi gubernur lagi,” kata Sanusi dalam sebuah diskusi yang digelar Farum Grup WA Alumni HMI Jakarta di Resto Pempekita Tebet Jakarta, Rabu (23/3).

Sanusi mengemukakan, Partai Gerindra sampai saat ini belum memutuskan siapa yang akan diusung sebagai calon pada Pilgub 2017. Tim penjaringan Partai Gerindra DKI masih menyeleksi beberapa nama calon antara lain Ahmad Muzani, Sandiaga Uno, Biem Benyamin, Mohamad Sanusi, dan Muh Taufik. Hasil penjaringan tim akan dilaporkan ke DPP Partai Gerindra untuk diputuskan satu calon yang selanjutnya akan dicarikan pasangannya untuk menjadi pasangan calon yang akan diusung pada Pilgub 2017.

Terkait kinerja gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sanusi menilai, tidak ada kinerjanya yang istimewa. Menurutnya, polesan media lah yang menjadikan sosok Ahok dianggap menarik oleh masyarakat. Padahal dari sisi program pemerintahan sama sekali tidak ada yang baru dan bahkan banyak merugikan rakyat kecil.

“Seluruh program yang ada sekarang bukan program Ahok. Ada porgram pada zaman Fauzi Bowo yang disebut country manager tapi waktu itu belum tuntas sehingga Ortalanya (Organisasi tata laksana) disempurnakan pada zaman Ahok sekarang ini,” kata Sanusi yang juga ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta.

Sanusi juga menyoroti ketidakseriusan Ahok soal alokasi anggaran dalam menanggulangi masalah banjir. Dalam APBD 2016 menurut Sanusi Pemprov menganggarkan Rp3,5 Triliun untuk mengatasi banjir, sementara Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk para PNS terkait hal tersebut jumlahnya lebih fantastis yaitu sekitar Rp9 Triliun, itu belum termasuk gaji.

“Penyerapan anggaran untuk banjir cuma 50 persen sedangkan realisasi TKD-nya 90 persen. kan aneh, mestinya yang namanya bonus berbanding lurus dengan kinerja,” ujar Sanusi.

Sanusi juga menyampaikan kritik terhadap penerapan sistem elektronik seperti e-musrenbang, e-catalog, e-budgeting, e-lelang dan lainnya. Seluruh kebijakan elektronik tersebut hanya melingkupi proyeksi belanja atau pengeluaran saja, namun pemerintah DKI tidak menerapkan sistem elektronik untuk pendapatan, padahal itu lebih menuntut transparansi. Selain itu, sistem elektronik tersebut juga tidak maksimal menyerap anggaran.

“Dia yang planning, musrenbang sendiri, e-katalog, assesment orang sendiri, lah kok ga jalan? kan bodoh, artinya ada kesalahan managemen disitu. Kalau lelang jabatannya baik tidak mungkin tiap tiga bulan ganti,” cetus Sanusi.

Terkait proyek yang dibiayai oleh program Corporate Social Responsibility (CSR), Sanusi menganggap Ahok tidak jujur dan tidak pernah melaporkan ke DPRD. Menurut data yang dimiliki Sanusi, 90 persen penyumbang CSR itu adalah perusahan properti yang sejak tahun 1987 berdasarkan temuan BPK tidak memenuhi kewajibannya yang jika dihitung berjumlah sekitar 30 triliun.

“Kok tiba-tiba ngasih CSR, berarti ada pemutihan. Apakah Ahok samapaikan datanya ke DPRD? tidak, berapa ke ahok center apakah ada yang audit? tidak ada. Ini gak jujur,” katanya.

Sementara itu, alumni senior HMI Bursah Zarnubi yang turut jadi narasumber dalam diskusi tersebut sepakat dengan Sanusi bahwa Ahok harus dikalahkan.

“Ahok ini mesti dikalahkan. Kita mesti membatasi karakter kepemimpinan yang tidak sesuai dengan kultur bangsa kita. Karena ini akan mengganggu harmonisasi di tengah masyarakat,” kata Bursah.

Bursah berpendapat, kunci untuk mengalahkan Ahok pada Pilgub 2017 ada di Megawati Soekarnoputri. Karenanya ia menyarankan Partai Gerindra untuk membuka komunikasi dengan PDI Perjuangan untuk membangun koalisi besar bersama parpol-parpol lainnya, seperti PKS, Golkar, dan PPP.