Ahok Diperiksa KPK Terkait Kasus Sumber Waras

Jakarta, Sayangi.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, Selasa (12/4).

Ahok tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.10 WIB ditemani sejumlah ajudannya. Ahok mengaku membawa sejumlah dokumen terkait RS Sumber Waras.

“Persis seperti yang kita bawa untuk BPK, BPK ya semua, semua yang kita pernah bawa ke BPK kan BPK sudah pernah melakukan audit investigasi, itu saja,” kata Ahok.

Ini adalah pertama kalinya Ahok dimintai keterangan dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras.

“Ya nanti kita lihat dia mau tanya apa saja,” kata Ahok, yang mengaku yakin data yang ia miliki benar.

“KPK sudah pernah audit investigasi ya kan? Sekarang saya pengen tahu KPK mau nanya apa, orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok,” katanya sambil masuk ke ruang tunggu saksi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil audit investigasi kasus RS Sumber Waras ke KPK pada 7 Desember 2015. Anggota III BPK RI, Eddy Mulyadi Supardi, mengatakan, secara umum BPK menyimpulkan ada enam penyimpangan dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Enam penyimpangan yang dimaksud adalah penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, pembentukan tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.

Dalam proses audit, BPK juga telah memeriksa Ahok pada 23 November 2015. Setelah diperiksa selama 9 jam, Ahok yang sebelumnya ngotot dan menganggap pemeriksaannya tendensius akhirnya meminta maaf dan mengakui buruknya manajemen administrasi di Pemprov DKI Jakarta.

“Oh gila juga ya, ternyata administrasi DKI ini buruk sekali. Wah kita dikadalin. Maka tadi auditor ngomong sambil mengajari,” kata Ahok usai diperiksa di kantor BPK, Senin (23/11/2015).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan DKI Jakarta 2014, menyatakan pembelian tanah itu berindikasi merugikan keuangan daerah hingga Rp191,3 miliar karena harga pembelian Pemerintah Provinsi DKI terlalu mahal.

BPK mengacu pada harga pembelian PT Ciputra Karya Utama (CKU) ke Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) tahun 2013 sebesar Rp564,3 miliar.

CKU kemudian membatalkan pembelian lahan itu karena peruntukan tanah tidak bisa diubah untuk kepentingan komersial.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya, BPK antara lain merekomendasikan pemerintah provinsi menagih tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) selama 10 tahun sejak 1994-2014 senilai lebih dari Rp3 miliar.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta memberikan sanksi kepada Tim Pembelian Tanah yang dinilai tidak cermat dan tidak teliti memeriksa lokasi tanah berdasarkan Zona Nilai Tanah.

Sampai saat ini laporan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras masih dalam tahap penyelidikan. KPK telah memanggil dan meminta keterangan dari 33 orang.