Dr. Darin Laode: Nonpribumi Tidak Boleh Jadi Penguasa

Jakarta, Sayangi.com – Dosen Universitas Pertahanan Dr. Darin Laode mengatakan rakyat nonpribumi dalam sebuah negara seharusnya tidak boleh menjadi penguasa atau pemimpin pemerintahan. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi yang digelar Sabang Merauke Circle bertema “Nasionalisme dan Masalah Dwikewarganegaraan di Indonesia” bertempat di Resto Pempekita Tebet Jakarta, Kamis (26/8/2016).

“Paradigma politik selalu bersifat struktural, artinya ada yang menguasai dan yang dikuasai. Nonpribumi selalu dikuasai, jadi tidak boleh menjadi penguasa,” kata Darin  

Dalam ilmu negara, menurut Darin, terdapat hak istimewa yang melekat dalam diri rakyat pribumi, yaitu:  (1) pribumi sebagai pendiri negara, (2) pribumi sebagai pemilik negara, dan (3) pribumi sebagai penguasa negara.

“Tiga hal itu saya sebut sebagai Trilogi Pribumisme yang merupakan hak yang dibawa sejak rakyat pribumi lahir sampai kembali ke tuhan. Ini tidak ada yang membantah di seluruh dunia,” katanya.

Menurut Darin, seluruh rakyat pribumi hendaknya menghayati dan menjalankan konsep Trilogi Pribumisme tersebut dalam rangka mempertahankan bumi nusantara yang merupakan milik pribumi asli sejak zaman diucapkannya sumpah palapa oleh mahapatih Gajah Mada.

Lebih lanjut dosen perdamaian dan resolusi konflik ini menegaskan bahwa di seluruh negara di dunia tidak ada non-pribumi yang menjadi penguasa, kecuali negara tersebut sedang melakukan suatu diplomasi agar disukai oleh dunia Internasional. Pengecualian tersebut seperti yang saat ini terjadi di Inggris dimana Walikota London merupakan muslim keturunan Pakistan. Demikian juga dengan duta besar Inggris untuk Indonesia yang juga beragama Islam.

“Itu sebetulnya tipuan, jadi kita tidak boleh terlalu senang. Kita harus melihat apa yang ada dibalik fakta. Mengapa Inggris yang pernah menguasai 2/3 dunia kok memilih Walikota Muslim dan Dubesnya di Indonesia juga Muslim?,” kata Darin.

Langkah Inggris keluar dari kelompok negara Uni Eropa (Brexit) menurut Darin tak lepas dari politik dalam negeri Inggris dalam melindungi rakyat pribuminya. Ia menyebut setidaknya ada dua alasan sebagai latar belakang Brexit.

“Pertama, ketika Inggris bersatu dengan Uni Eropa ia berkewajiban memberi pekerjaan kepada tiga juta penduduk Uni Eropa yang berakibat tertutupnya peluang kerja bagi tiga juta tenaga kerja pribumi Inggris. Kedua, Inggris bosan mengurus Imigran yang diterima negara-negara Uni Eropa. Jadi, ketika Inggris keluar ia berhak menolak dan bisa memprioritaskan rakyat pribuminya,” kata Darin lebih lanjut.

Langkah Inggris yang melindungi penduduk pribuminya tersebut dinilai kontras dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Darin mempersoalkan kebijakan Presiden Jokowi bersama Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu Yandong yang akan bertukar 10 juta Penduduk Indonesia dengan Tiongkok. Darin mencium di sini ada campur tangan intelijen Tiongkok yang berpotensi membahayakan kepentingan dalam negeri Indonesia.

“Kebijakan pertukaran penduduk tersebut diucapkan 27 Mei 2015 di Fisip UI. Yang berbahaya adalah Warga China tersebut menurut informasi yang saya dapat dikendalikan oleh MSS (Ministry of State Security) atau intelijennya China. mereka menggunakan metode hidup terintegrasi dengan komunitas pribumi Indonesia sambil memperkenalkan cara hidup komunis. jadi dalam jangka panjang mereka akan mengkomuniskan Indonesia,” tegas Darin.

Selain Dr. Darin Laode, turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut antara lain Dr. Syahganda Nainggolan (SMC), Drs. Djoko Edhi Abdurrahman SH, Dr. Sidarta Mukhtar (UKI), dan Taufan Putra Revolusi (DPP IMM). Acara diskusi dipandu oleh Cokro Wibowo Sumarsono.