Masinton: Pemerintah Harus Kreatif Mengontrol Penggunaan Media Sosial

Jakarta, Sayangi.com – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai pemerintah perlu mengambli terobosan yang kreatif dalam mengontrol penggunaan media sosial di Indonesia.

Hal itu disampaikan Masinton menanggapi maraknya praktik negatif sebagian pengguna media sosial yang menggunakan sarana interaksi tersebut untuk hal-hal yang secara normatif tidak sesuai dengan budaya dan sistem demokrasi Indonesia.

Bullying di medsos arahnya tidak produktif, tidak sejalan dengan demokrasi yang sedang kita bangun. Keadaban dalam berdemokrasi tidak ada dalam media sosial model begitu.
Bulllying bukan budaya Indonesia, tapi cara-cara ultra liberal yang cenderung bersifat intimidatif dan teror,” kata Masinton dalam perbincangan di redaksi Sayangi.com, Minggu (3/9).

Masinton menyayangkan perkembangan media sosial yang tidak terkontrol sehingga media komunikasi yang semestinya digunakan secara cerdas berubah menjadi sarana mendiskreditkan kelompok yang dianggap berseberangan secara politik maupun ideologi.

“Ini gak bener, jadi bully itu bentuk terror, intimidasi dan premanisme dalam bentuk dunia maya. Itu negara harus ikut menertibkan cara-cara seperti ini,” tegasnya.

Dikatakan Masinton, di negara manapun ada kontrol terhadap kebebasan masyarakatnya. Bukan berarti kontrol tersebut akan mematikan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Karena dalam demokrasi selalu dijalankan dengan norma umum dan aturan yang disepakati.

“Pemerintah jangan kehilangan akal, harus lebih kreatif. Di berbagai negara kan ada kontrol terhadap Sosmed. Kritik harus tetap ada, tapi harus dibedakan antara kritik dengan fitnah, hasutan, penyebaran kebencian dan bullying,” kata Masinton.

Saat ini menurut Masinton, dalam mengorganisir nitizen banyak bermunculan akun-akun palsu dan sistem robot. Hal seperti itulah yang harus ditata oleh pemerintah dengan melibatkan penyedia layanan aplikasi media sosial.

“Sekarang satu orang mengoperasikan banyak akun, belum lagi robot. Itu harus bisa ditertibkan, kalau bisa penggunaan satu akun satu KTP sehingga lebih mudah dikontrol. Bagaimana negara mengontrolnya? bisa saja minta pada penyedia aplikasi, kita kan pasar yang sangat terbuka, aplikasi apa aja bisa masuk, pengguna internet kita juga besar, maka menurut saya negara harus punya posisi tawar terhadap penyedia aplikasi ini,” katanya.