Djoko Edhi Kritik Jimly: Menempatkan Pilkada di Atas Hukum Berbahaya

Jakarta, Sayangi.com – Mantan anggota DPR RI Djoko Edhi Abdurrahman mengkritik pendapat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  Jimly Asshiddiqie yang menyebut Calon Kepala Daerah agar jangan diproses hukum sampai Pilkada selesai untuk mencegah timbulnya politisasi hukum.

Menurut Djoko, menempatkan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok sebagai bagian dari Pilkada merupakan pendapat berbahaya.

“Secara hukum, pandangan Prof Jimly menempatkan Pilkada di atas hukum. Dan bersumsi bahwa penistaan agama yang dilakukan Ahok adalah bagian dari Pilkada. Pandangan ini Berbahaya,” tegas Djoko Edhi.

Menurut Djoko, Hukum merujuk pasal 1 ayat 3 UUD 45, Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, hukum adalah payung dari segala hukum. Karenanya menempatkan aturan main pilkada di atas hukum jelas salah.

“Kita bikin premis analoginya: Pilkada di atas hukum. Akibat lanjut muncul preseden, bahwa pelanggaran hukum. yang dilakukan ahok, dapat ditiru masyarakat untuk melanggar hukum karena alasan pilkada. Saya kira ada yang salah dari pikiran ini,” lanjutnya.

Dari tempus delicti pun menurut Djoko, pandangan itu juga keliru. Ketika peristiwa hukum yang dilakukan Ahok, belum masuk masa kampanye sehingga delik kejahatan yang dilakukan Ahok berada di luar aturan kampanye Pilkada.

“Lantas aturan main mana yang mampu membenarkan bahwa delik peristiwa hukum itu dapat ditunda, dikesampingkan, dipetieskan, dan dianggap sebagai hukum pilkada?  Saya tak menemukannya,” ujar Djoko.

Lebih lanjut Wakil Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) ini menjelaskan dasar hukum dan norma yuridis yang menyatakan bahwa peristiwa hukum yang bukan delik aduan itu mampu menegasikan hukum acara yang berlaku. Namun, menurutnya, yang bisa ditunda adalah delik aduan, bukan delik umum seperti yang dilakukan Ahok.

“Penistaan agama yang tak terliput oleh KUHP dari yurisprudensinya memakai UU PNPS 1965 dan 1963 untuk memastikan delik tersebut bukan delik aduan dan bukan tipiring. Masalah muncul, apa landasan hukum yang mampu menegasikan delik berat tersebut?” tegas Djoko.

Dikatakannya, Indonesia harus tetap memakai hukum untuk menyelesaikan konflik masyarakat, dan bukan sebaliknya, semata karena Ahok mampu menggunakan kekuasaan, dan rakyat tidak.
Pilihannya hanya dua yaitu Rechtsstaat (negara hukum) atau machtstaat (negara kekuasaan).

“Jika negara hukum, jelaskan hukumnya. Jika negara kekuasaan, jelaskan kekuasaan itu. Apapun yang dipilih akan memperoleh jawaban dari rakyat,” katanya.

Djoko membandingkan keadaan di zaman Orba yang disebutnya sebagai machstaat, tapi hukum waktu itu tetap jalan. Itu yang membuat kekuasaan Soeharto irit.

“Sekarang adalah play game kekuasaan. Lalu hukum bisa seperti karet. Ini memulai yg dikemukakan Joan Bodin, demokrasi tanpa hukum hanya eksistensi anarkisme. Kekuasaan tinggal memilih, mengenyahkan karet dari hukum atau mengembangkan tesis Joan Bodin. Seperti traffic light. Satu melanggar, semua melanggar, Crash. Hukum tak berfungsi, maka lainnya yang berfungsi. Itu keniscayaan!” kata Djoko mengingatkan.

Dikatakan Djoko, Presiden Jokowi berperan besar membentuk situasi yang sekarang ini terjadi. Jokowi dinilainya mati-matian mencoba mengalihkan isu pelanggaram hukum Ahok dengan menerbitkan momemtum lain untuk menutupi krisis. Pertama ia bikin OTT Kemenhub, disusul pengumuman Menteri ESDM dan Wamennya yang kontroversial.

“Maksudnya agar isu tetang pelecehan surah Al Maidah pindah ke dua isu tadi. Tapi tampaknya, sosmed dan publik tak terpengaruh. Jadi, tunggu saja kejutan berikutnya. Sebab, tak ada pilihan lain bagi jokowi selain menyelamatkan Ahok jika ia ingin selamat. Ahok sudah berkali-kali mengancam toh,” katanya.