Dr. Syahganda: Kapolri Harus Selamatkan Demokrasi

Sayangi.com

Jakarta, Sayangi.com – Aktivis senior Dr Syahganda Nainggolan mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam mengantisipasi konflik kebangsaan melalui budaya dialog dengan berbagai kalangan aktivis seperti selama ini. Tradisi itu dinilai telah berhasil membangun kepercayaan masyarakat kepada polisi.

Meski mengapresiasi keberhasilan Tito mengawal jutaan massa secara damai, namun antisipasi konflik dan kericuhan pada malam 4 November lalu dinilai kurang maksimal. Ini disebabkan lemahnya kerja jaringan intelijen negara yang memasok data ke tubuh Polri.

“Tapi dengan kasus aksi 4 November, Tito terlihat kurang mendapatkan pasokan informasi dari jaringan intelijen negara, berupa jumlah massa yang jauh di luar prediksi dan sifat massa yang membuat rencana aparatur keamanan dalam menangani unjuk rasa kurang tepat, khususnya pada malam hari,” kata Syahganda yang juga Direktur Sabang Merauke Circle (SMC) itu dalam perbincangan dengan Sayangi.com, di Jakarta, Rabu (9/11).

Sementara terkait kasus Ahok, seharusnya Tito bisa melakukan keseimbangan dalam menghadirkan saksi-saksi, baik dari pihak pelapor dan terlapor. Tapi kecenderungan penanganan masalah Ahok yang terjadi selama ini, yang terkesan lebih dominan saksi yang dihadirkan terlapor (Ahok) membuat kecurigaan terhadap netralitas polisi muncul kembali.

“Saya melihat kecenderungan ini karena pihak koalisi yang berkuasa terlalu banyak melakukan manuver-manuver politik yang pada akhirnya membingungkan pihak penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Seharusnya dalam situasi seperti sekarang ini, presiden tegas menyerahkan sepenuhnya persoalan Ahok ini kepada pihak kepolisian sebagaimana penegasan presiden ketika bertemu dengan pimpinan dua ormas Islam terbesar: Muhammadiyah dan NU,” jelas Syahganda.

Selamatkan Demokrasi

Syahganda juga menyoroti tindakan Polda Metro Jaya yang terlalu brutal dalam menangkap sejumlah aktivis HMI di malam hari. Menurutnya, tindakan tersebut telah keluar dari semangat dialog yang seringkali dilakukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

“Ini bisa saja diterjemahkan publik sebagai insubordinasi Kapolda Metro Jaya terhadap atasannya. Seharusnya penanganan mahasiswa tersebut dapat dilakukan dengan cara yang sama, yakni dialog dan membangun keharmonisan dengan kelompok kritis,” terang Syahganda.

“Itu juga sesuai dengan spirit yang dikembangkan Jokowi beberapa hari ini, berupa membangun dialog dengan berbagai pihak.”

Jika Kapolda Metro Jaya menggunakan cara-cara dialogis, hal itu lebih cepat dalam mendorong demokrasi ke arah yang lebih baik dan lebih matang. Sayangnya, cara Kapolda dengan melakukan penangkapan mahasiswa secara brutal akan membuat demokrasi menjadi setback kembali.

“Bahayanya apabila pola ini terus berlangsung, kita akan kembali ke masa 40 tahun lalu, yaitu rezim otoritarian,” ujarnya.