Munarman: Ada Indikasi Penyalahgunaan Gelar Perkara Untuk Bebaskan Ahok

Jakarta, Sayangi.com –  Panglima aksi demonstrasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Munarman mencium ada indikasi penyalahgunaan forum gelar perkara untuk membela Ahok sehingga kasus penistaan agama yang saat ini ditangani Bareskrim Polri besar kemungkinan dinyatakan tidak terjadi tindak pidana.

Hal tersebut di disampaikan Munarman dalam sebuah diskusi Perhimpunan Gerakan Keadilan bertajuk “Perkiraan Arah Gelar Perkara Ahok” di Resto Pempekita Jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 43 Jakarta, Senin (14/11).

“Ada Penyalahgunaan forum gelar perkara untuk menyatakan tidak terjadi tindak pidana. Penyidik mendesain saksi ahli sehingga 85 persen akan meloloskan Ahok, sisanya hanya 15 persen yang menyatakan terjadi tindak pidana dalam kasus Ahok,” kata Munarman.

Munarman menyoroti rencana gelar perkara terbuka terbatas yang akan dilakukan penyidik. Menurutnya aturan gelar perkara memang tidak diatur dalam KUHAP.  Hal yang mengatur soal gelar perkara menurut Munarman tertuang dalam Peraturan Kapolri no 14 tahun 2012 dan Peraturan Kabareskrim No 4 tahun 2014.

“Dalam dua aturan tersebut tidak ada yang memperbolahkan gelar perkara terbuka, karena ini bukan pengadilan,” kata Munarman.

Mantan ketua umum YLBHI ini menegaskan bahwa forum gelar perkara seyogyanya dilakukan dalam rangka memeriksa kelengkapan administrasi atau berkas perkara apakah cukup atau tidak untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan. Karenanya ia khawatir penyelenggaraan gelar perkara terbuka hanya untuk mengarahkan hasil penyidikan kepada pembebasan Ahok.

Kekhawatiran Munarman tersebut diperkuat dengan keanehan yang terjadi sebelum gelar perkara dimana penyidik lebih condong bersikap sebagai kuasa hukum terlapor bahkan cenderung membebankan pembuktian terjadinya tindak pidana penistaan agama  kepada pelapor.

“Ini penyalahgunaan, tugas penyidikan itu membuat terang tindak pidana, bukan membebankan kepada pelapor, krn ini tindak pidana umum. Bahwa pihak terlapor memiliki hak membela diri itu nanti di pengadilan,” ungkap Munarman.

Keanehan lainnya munurut Munarman, ketika Habib Rizieq Shihab diperiksa sebagai saksi ahli atas permintaannya sendiri tetapi di dalam BAP malah ditanya tentang kebenaran pendapat MUI.

“Ditanyakan ke Habib Rizieq, Apakah pendapat MUI itu udah benar? Itu kan pertanyaan yang terbalik-balik.
Jadi konstruksi desain gelar perkara nanti memang untuk menyatakan tidak terjadi tindak pidana. Kalau itu terjadi, apa implikasinya? para ahli politik di sini lebih tahu apa yang akan terjadi ,” tegas Munarman.

Selain Munarman, dalam diskusi yang dipandu oleh Bursah Zarnubi itu turut hadir menjadi narasumber yaitu MS Kaban (Dewan Syuro PBB), Syahganda Nainggolan (SMC),  Kartika (Ketum KAMMI), Djoko Edhi Abdurrahman (LPBH NU), Umar Husein (tokoh Al-Irsyad),  dan Doli Kurnia (tokoh KAHMI).