Kejaksaan Agung Berwenang Tahan Ahok

Ist

Jakarta, Sayangi.com – Kejaksaan Agung selaku penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan penanahan terhadap Ahok guna memudahkan dan memperlancar proses persidangan. Hal itu diungkapkan Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) Fadli Nasution, di Jakarta, Rabu (30/11).

Pasca-ditetapkannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka dugaan penistaan Agama oleh Bareskrim Mabes Polri, kini berkas perkaranya sedang diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung. Setelah dinyatakan lengkap atau P-21, berkas perkara beserta tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk menjalani persidangan.

Menurut Fadli, berdasarkan ketentuan Pasal 20 KUHAP, untuk kepentingan penuntutan, jaksa penuntut umum diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

“Menurut hukum, seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana, boleh dilakukan penahanan terhadap dirinya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, dimana terdapat unsur diduga keras tersangka atau terdakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”, kata Fadli.

Sebagaimana diketahui, kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Ahok ini telah menimbulkan gejolak di masyarakat khususnya ummat Islam Indonesia dengan adanya Aksi Damai GNPF MUI 411 dan menyusul 212 yang akan datang.

“Saya kira permasalahan ini tidak perlu berlarut-larut hingga menimbulkan berbagai spekulasi politik yang liar. Kembalikan saja ke akar masalahnya, kasus ini murni pidana umum dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Sudah banyak yurisprudensi kasus penistaan Agama serupa, jadi tidak terlalu rumit”, jelasnya.